Pembebasan lahan masih menjadi kendala dalam proyek pembangunan Bendungan Jlantah di Karanganyar. Dari 1.080 bidang baru sekitar 85% yang sudah dibebaskan.
PT Pertamina (Persero) dan Kejaksaan Republik Indonesia (RI) melanjutkan kerja sama antara guna memastikan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada 2020 lalu.
Bendung Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Berikut ini PSN lain yang kini sedang dikerjakan pemerintah.
Ratusan warga Dusun Kedungglatik, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng), mempertanyakan ganti rugi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Jragung.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Solo Gatot Sutanto, mengatakan alasan pertama adalah sulitnya petugas mengakses titik api di tebing sisi timur Blok B TPA Putri Cempo.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan saat ini pihaknya telah menambah Satuan Setingkat Kompi (SSK) dalam penanganan terkait kasus Pulau Rempang.
Ombudsman meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara upaya relokasi warga di Pulau Rempang seiring dengan terjadinya bentrokan.
Warga Desa Penawangan, Kabupaten Semarang, mendatangi Kantor DLHK Jateng untuk menyampaikan penolakan tambang untuk bahan material proyek Bendungan Jragung.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ada tujuh proyek strategis nasional (PSN) yang mencatat nilai investasi jumbo, bahkan ada yang hingga Rp70 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menambah 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dan empat proyek yang disesuaikan secara nomenklatur dalam daftar PSN.
Masalahnya adalah ambisi besar pembangunan infrastruktur acapkali menimbulkan konflik perebutan lahan dan berujung ketimpangan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar ditarget selesai lebih awal, yakni Oktober 2023. Pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan juga akan dipercepat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sejak 2016 hingga 2022, tercatat sebanyak 128 proyek strategis nasional (PSN) telah dibangun oleh pemerintah.
Pemerintah merilis 13 proyek strategis nasional (PSN) baru. Praktik realisasi PSN sering kali mengabaikan aspek lingkungan hidup. Sering pula mengabaikan kepentingan warga terdampak atas ruang hidup yang nyaman.
Pemerintah merilis 13 proyek strategis nasional (PSN) baru. Praktik realisasi PSN sering mengabaikan aspek lingkungan hidup dan kepentingan warga terdampak atas ruang hidup yang nyaman.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengungkapkan alasan atau penyebab pembangunan kawasan industri di Brebes tidak lagi masuk dalam program proyek strategis nasional atau PSN.
Warga Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng), menolak desanya dijadikan lokasi penambangan untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Jragung.
Harmoni Desa Wadas yang pecah berantakan harus menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo dan pemerintah secara umum untuk mengevaluasi proyek strategis nasional.
Sebanyak 55 orang akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia meminta pemerintah pusat meninjau ulang PSN Bendungan atau Waduk Bener di Purworejo dan Wonosobo.
Warga Desa Wadas sejak 2018 menolak penambangan batu andesit di desa itu untuk pembangunan Bendungan Bener. Pada Selasa (8/2/2022) pecah konflik lagi antara warga Desa Wadas dengan polisi yang mengawal tim pengukur tanah dari BPN
Sebanyak 23 orang di Desa Wadas Purworejo ditangkap karena dituding membawa senjata tajam saat terjadi ketegangan proses pengukuran lahan untuk Bendungan Bener.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut tahun 2021 sebagai tahun penggusuran skala nasional, memelesetkan program besar pemerintah yang disebut proyek strategis nasional atau PSN.
Tanah yang dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha' atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya’ atau pengelolaan lahan, maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa, 2 Maret 2021. Esai ini karya Himawan Pambudi, sosiologi perdesaan yang bekerja sebagai pekerja sosial di Yayasan Satunama dan warga yang tinggal di Kabupaten Klaten dan terdampak pembangunan tol Solo-Jogja.