Solopos.com, WONOGIRI—Kabupaten Wonogiri mendapat alokasi Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) senilai Rp10,8 miliar untuk 9.000 penerima.
Bantuan disalurkan Polres Wonogiri dan Kodim 0728/Wonogiri. Kedua institusi tersebut menjamin penyaluran bantuan senilai Rp1,2 juta/penerima itu tepat sasaran. BTPKLW dari pemerintah pusat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Program ini bagian dari upaya memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Sasarannya pelaku usaha mikro kecil yang terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3.
Baca Juga: Picu Kerumunan, Padang Rumput Tegalharjo Wonogiri Ditutup
Informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu (20/10/2021), alokasi dibagi dua, yakni alokasi bantuan yang disalurkan melalui Polres Wonogiri senilai Rp4,2 miliar untuk 3.500 penerima dan Kodim Wonogiri senilai Rp6,6 miliar untuk 5.500 penerima.
Penyaluran oleh Polres terpusat di Mapolres secara bertahap. Penyaluran selesai pada Sabtu (16/10/2021) lalu. Sementara, penyaluran oleh Kodim digelar di Makodim dan di wilayah-wilayah melalui Koramil (24 kecamatan).
Penyaluran dimulai di Makodim, Selasa (19/10/2021). Penyaluran melalui Koramil mulai, Kamis (21/10/2021). Ada satu kecamatan yang belum terdapat Koramil, yakni Paranggupito. Penyaluran di kecamatan tersebut masih dikaji lebih lanjut.
Baca Juga: Hujan Abu Tipis di Selo Boyolali, Aktivitas Warga Tetap Normal
Penerima bantuan harus memenuhi syarat, seperti memiliki usaha yang dibuktikan dengan izin usaha, lokasi usaha berada di Kabupaten Wonogiri saat diterapkan PPKM Level 4 dan 3, dan belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah di antaranya Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Pendataan penerima bantuan dilakukan oleh Polres dan Kodim.
Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Wonogiri, Iptu Mulyadi, kepada Solopos.com, Rabu, menyampaikan penyaluran BTPKLW oleh Polres tepat sasaran. Proses verifikasi dan validasi data penerima dilakukan dengan ketat.
Data yang diverifikasi dan divalidasi bersumber dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) dan Dinas Sosial (Dinsos). Data dari Dinas KUKM Perindag meliputi data pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pelaku usaha mikro yang menerima BPUM 2020 dan 2021. Sementara, data dari Dinsos adalah data penerima bansos dari pemerintah.
Baca Juga: Tangkarkan Benih Padi, Pria Asal Kajen Klaten Raup Omzet Rp1 M/Tahun
Data-data tersebut diolah lalu diserahkan kepada seluruh Polsek di 25 kecamatan untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi. Dari proses itu diperoleh data penerima yang memenuhi syarat. Kemudian BTPKLW disalurkan kepada penerima.
“Dari hasil verifikasi dan validasi data diketahui hanya Kecamatan Manyaran yang tidak ada penerimanya. Jadi, penerima BTPKLW dari 24 kecamatan. Totalnya 3.500 penerima, kuota terpenuhi 100 persen,” kata Mulyadi mewakili Kapolres Wonogiri, AKBP Dydit Dwi Susanto saat dihubungi Solopos.com.
Validasi Ketat
Sementara itu, Dandim Wonogiri, Letkol (Inf) Rivan Rembodito Rivai, melalui keterangan tertulis mengatakan penerima bukan sembarang PKL. PKL yang berhak menerima bantuan adalah yang menjadikan usahanya satu-satunya sumber pendapatan.
Baca Juga: Maling Kotak Infak di Masjid Ngawonggo Klaten Lolos dari Kejaran Warga
Dia mengklaim pendataan penerima sudah melalui validasi ketat. Bintara Pembina Desa (Babinsa) terjun langsung ke lapangan untuk mengecek bahwa calon penerima benar-benar memiliki usaha dan belum pernah menerima bansos lain. Data yang penerima yang menjadi pegangan dapat dipertanggung jawabkan.
“Setiap satu penerima kami mintai bukti penyerahannya [tanda terima]. Jadi akan ada 5.500 bukti. Ini akan kami lampirkan untuk pertanggungjawaban bahwa BTPKLW sudah diterima dan tepat sasaran,” ujar Dandim.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
