Belasan GTT dan PTT Blora Adukan Nasib ke Anggota DPR

Solopos.com, BLORA -- Para GTT/PTT nonkategori yang tergabung dalam Progata Kabupaten Blora, kerap mendatangi anggota DPR agar turut memperjuangkan nasib mereka.

Mengutip Liputan6.com, Minggu (23/5/2021), mereka juga curhat ke anggota DPR, Edy Wuryanto. Niatnya tentu agar kesejahteraan mereka bisa diperhatikan oleh pemerintah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Kami minta pencerahan dari Pak Edy Wuryanto untuk mengawal GTT/PTT Kabupaten Blora supaya mendapatkan legalitas atau status dari Pemkab berupa surat penugasan minimal dari kepala dinas," ungkap ketua Progata Kabupaten Blora, Arys Eko Siswanto.

Baca Juga : Citilink Rute Blora-Jakarta Mulai Terbang Oktober 2021

Dirinya mengaku, belasan orang yang bersama-sama bertemu dengan wakil rakyat kali ini, rata-rata sudah belasan tahun mengabdi alias wiyata bakti menjadi GTT/PTT non kategori di Kabupaten Blora.

"Totalnya keseluruhan kurang lebih ada 3.000 GTT/PTT. Ini yang ikut hanya beberapa saja," ucap Arys, sapaan akrab guru yang wiyata bakti di salah satu SD Negeri di Kecamatan Kunduran itu.

Menurut Arys, Bupati Blora sendiri sebetulnya sudah berkomitmen terkait kesejahteraan GTT/PTT nonkategori. Tetapi, hingga sekarang ini belum terealisasi.

Gaji Belum UMK

Wiyata bakti di Kabupaten Blora sangat minim honornya perbulan, nilainya yakni rata-rata mulai Rp150.000 hingga kurang dari Rp1 juta. "Dari awal pelantikan sampai sekarang kayaknya Bupati masih sibuk dengan programnya yang 99 hari itu. Semoga bisa direalisasikan," dia berharap.

Sementara itu, Edy Wuryanto, memaparkan dari sekitar 3.000 lebih GTT/PTT di Blora, mereka tentu juga mengeluhkan nasib karena ingin diangkat melalui PPPK. Sesuai dengan komitmen Presiden, ingin menyelesaikan GTT guru secara bertahap. Paling tidak selama dua tiga tahunan.

“Tetapi, mereka punya persoalan legalitasnya yang enggak kuat karena hanya ditandatangani kepala sekolah. Itu enggak boleh, minimal harus kepala dinas pendidikan," ungkap Edy.

Baca Juga : Selebgram dan Youtuber Diajak Promosikan Blora

Anggota DPR dari Komisi IX ini berkomitmen akan membantu mereka. Serta akan mendorong Menpan dan Mendikbud untuk meningkatkan jumlah PPPK atau PNS di Kabupaten Blora.

Dia menjelaskan bahwa ada dua tugas utama Bupati Blora kaitan dengan GTT/PTT nonkategori. Yakni, mengenai legalitas dan jaminan kesejahteraan mereka sebisa mungkin harus dipenuhi.

"Minimal gaji mereka ya UMK wajib lah, bagaimana caranya APBD ngatur. Serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun itu harus kalau bisa," ucap Edy.