SOLOPOS.COM - Warga antre untuk melakukan vaksinasi di aula Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa (3/8/2021). Ratusan warga berdesakan untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polda Sumatera Utara. (Antara/Fransisco Carolio)

Solopos.com, SOLO — Ada banyak penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 secara massal oleh berbagai kelompok dan lembaga, tetapi banyak masyarakat yang sulit mendapatkan kuota. Selain terbatasnya stok vaksin, tak jelasnya komando menjadi masalah.

Kurangnya koordinasi dengan pemerintah dinilai membingungkan masyarakat. Pakar meminta komando vaksinasi harus dikembalikan lagi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di pusat dan Dinas Kesehatan (Dinkes) di daerah.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Masyarakat sering melihat ada penawaran-penawaran vaksinasi massal Covid-19 yang diselenggarakan berbagai kelompok. Tetapi saat pendaftaran tiba, kuotanya langsung penuh dalam hitungan menit. Seperti pengalaman Retno, warga Jebres, Solo, yang sudah tiga kali mencoba mendaftar vaksinasi melalui tiga jalur tetapi selalu gagal.

“Dulu mendaftar lewat RT tidak terakomodasi, lalu lewat jalur UMKM juga gagal tidak terakomodasi, lalu lewat vaksinasi Covid-19 massal Polri sudah kehabisan kuota pendaftar. Sempat bingung juga harus vaksinasi lewat mana lagi. Akhirnya ikut jalur PKK dari Pemkot Solo, baru bisa dapat,” ujar Retno seperti disampaikan kakak kandungnya, Lia, Jumat (6/8/2021).

Pakar patologi klinis dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Tonang Dwi Ardyanto, mengingatkan masyarakat seharusnya dimudahkan. Mereka seharusnya bisa mendapatkan vaksin Covid-19 tanpa harus berkali-kali mendaftar penyelenggaraan vaksinasi massal yang berbeda-beda.

“Masyarakat menjadi gelisah ketika dibuka sentra vaksinasi di sana-sini. Tetapi baru mau daftar sudah penuh. Jadilah suasananya seperti rebutan, kejar-kejaran. Akibatnya orang panik dan gelisah,” ujarnya.

Tanpa Komando

Keresahan ini juga terjadi di kalangan tenaga kesehatan (nakes). “Keluhan teman-teman di Dinkes dan pusat kesehatan adalah mereka jadi bingung karena banyak yang tiba-tiba membuka pelayanan [vaksinasi],” imbuhnya.

Tonang tidak mempermasalahkan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 massal tersebut. Tetapi seharusnya komando seluruh pelaksanaan vaksinasi tetap ada di Kemenkes/Dinkes, mulai dari penentuan sasaran, wilayah, dan sebagainya.

“Sebaiknya komando vaksinasi ada di Kemenkes untuk pusat dan Dinkes di daerah. Sehingga akan terkendali sesuai tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan di awal,” ujar Tonang yang juga juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Rumah Sakit (RS) UNS ini.

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal, unsur lain dalam pemerintah bersifat membantu diperbantukan. Tonang menyebut vaksinasi seharusnya BKO alias bawah kendali operasi Kemenkes dan Dinkes. “Mudahnya, yang punya kerja tetap Dinkes, tapi mangga ada yang mau jadi sponsor, jadi penyelenggara, dan seterusnya tapi komando tetap di Dinkes. Jadi satu pintu. Karena kalau Dinkes itu bekerja jangka panjang, tidak sesaat saja. Jadi harus ada pentahapan dan perhitungan jangka panjang.

Distribusi Buruk

Pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University Singapura, Sulfikar Amir, menilai ada dua masalah dalam vaksinasi di Indonesia, yakni keterbatasan vaksin dan distribusi yang buruk di daerah. Meski pemerintah pusat mengklaim sudah mengamankan ratusan juta vaksin, faktanya jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas.

“Intinya kalau kita lihat ada tiga pihak yang terlibat. Pertama, Kementerian BUMN yang punya tanggung jawab menyediakan logistik, kiriman yang datang dari luar diterima BUMN farmasi, lalu kemudian mereka mendistribusikan ke provinsi,” kata Sulfikar kepada Espos, Jumat.

Pihak kedua adalah Kemenkes yang mengatur jumlah vaksin yang didistribusikan untuk tiap provinsi. Kemenkeslah yang menentukan jatah tiap daerah berdasarkan tingkat risiko. Lalu pihak ketiga adalah pemerintah provinsi (pemprov) yang menerima pasokan dari pusat dan mendistribusikan ke kabupaten/kota.

“Yang jadi masalah, pasokan yang kita terima dari luar itu juga terbatas. Dalam arti, ini adalah konsekuensi ketergantungan kita pada vaksin impor. Sedangkan produsen vaksin, kapasitasnya terbatas. Padahal situasi pandemi meningkat, karena varian Delta, lalu semua negara berlomba-mendapatkannya,” ujarnya.

Masalah kedua adalah distribusi vaksin. Ketika vaksin masuk ke daerah, kata Sulfikar, banyak pemda tidak melakukannya secara baik. Tidak ada data yang jelas nama-nama masyarakat yang akan mendapatkan vaksin. Masalah bermunculan saat berbagai kelompok menggelar vaksinasi Covid-19 massal.

Bocor

“Mendistribusikannya seperti menyelenggarakan pasar malam, membuat event yang membuat orang berdempetan. Tidak ada koordinasi yang baik. Mestinya ada data yang jelas dari pusat sehingga daerah bisa mengetahui dan menjadwalkan untuk warga, jadi warga tahu kapan mereka bisa mendapatkan vaksin.”

Sulfikar Amir mengaku heran mengapa banyak banyak vaksinasi Covid-19 massal yang diselenggarakan lembaga atau kelompok di luar pemerintah seperti swasta, ormas, hingga partai politik. Semestinya komando dan data ada di tangan Kemenkes dan Dinkes.

“Harusnya begitu, kok bisa bocor ke mana-mana. Kalau misalnya yang melakukan itu adalah lembaga negara seperti polisi, masih masuk akal, mereka punya sumber daya untuk itu secara masif dan membantu puskesmas yang SDM-nya kurang. Tapi kalau ormas, parpol, sektor swasta, saya bingung,” kata dia.

Selain masalah vaksinasi massal, Sulfikar juga mengingatkan agar pemerintah transparan tentang distribusi vaksin Covid-19. Artinya, vaksin dari mana dan disuntikkan untuk siapa saja. Apalagi saat ini muncul isu adanya vaksin dengan efikasi lebih tinggi seperti vaksin Moderna bantuan dari Amerika Serikat (AS). Dia mempertanyakan selain untuk tenaga kesehatan, pihak mana saja yang mendapatkan 8 juta dosis vaksin Moderna itu.

“Apalagi vaksin Moderna ini hibah dari pemerintah AS, awalnya 4 juta, jadi 4,5 juta, akhirnya Gedung Putih kasih 8 juta. Ini sebenarnya stok udah lama dikasih ke orang lain. Dengan efikasi tinggi, seharusnya bisa dipakai orang-orang dengan komorbid. Pernyataannya siapa yang akan diberi, itu belum ada jawaban dari Kemenkes,” kata dia.

Jalan Sendiri

Kepala Dinkes Solo Siti Wahyuningsih juga meminta kepada para penyelenggara vaksinasi Covid-19 massal agar selalu berkoordinasi dengan Dinkes. “Kita mohon kerja sama, koordinasi dengan Pemkot. Sehingga akhirnya lingkarannya itu selesai. Koordinasi dan komandonya kan Wali Kota. Jangan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya saat ditemui di SMAN 1 Solo, Kamis (5/8/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, mengakui stok vaksin Covid-19 di Sukoharjo menipis. Sisa stok vaksin digunakan untuk kelompok masyarakat yang telah menerima suntikan vaksin dosis pertama sembari menunggu pasokan vaksin dari DKK Jawa Tengah.

“Insya Allah saya prioritaskan masyarakat yang telah disuntik dosis pertama. Mereka wajib kembali disuntik vaksin dosis kedua maksimal 28 hari, ujar dia, kepada Espos, Jumat.

Yunia telah berulang kali berkoordinasi dengan DKK Jawa Tengah ihwal permintaan pasokan vaksin. Dalam waktu dekat, pemerintah pusat segera mengirim vaksin ke Pemprov Jawa Tengah yang langsung didistribusikan ke setiap daerah. Yunia tak memungkiri capaian vaksinasi di Kabupaten Jamu belum menyentuh 20%.



“Jumlah masyarakat yang disuntik vaksin dosis pertama per 5 Agustus sebanyak 127.717 orang. Sedangkan jumlah penerima vaksin dosis kedua jauh lebih sedikit yakni sebanyak 74.000 orang. Sementara target sasaran vaksinasi sebanyak 719.754 orang dari beragam kelompok masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, di Wonogiri baru ada empat orang remaja atau berusia 12-17 tahun yang divaksinasi. Padahal, total target remaja yang divaksinasi di Wonogiri mencapai 88.139 orang. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19, Joko Sutopo, menyampaikan pihaknya harus menentukan skala prioritas vaksinasi. Hal itu karena target sasaran sangat banyak, sedangkan ketersediaan vaksin terbatas. Hingga Rabu (4/8/2021) lalu, stok vaksin tinggal 1.400 vial. Itu sudah termasuk dosis yang diperoleh Polres Wonogiri dan Kodim 0728/Wonogiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya