BST Kemensos Disetop? Kadinsos Wonogiri: Tunggu Surat Resmi Saja!

Dinas Sosial Wonogiri masih menunggu surat keputusan resmi dari Kemensos terkait informasi mengenai penghentian BST dampak pandemi Covid-19.

 ilustrasi bantuan sosial tunai. (Solopos/Dok)

SOLOPOS.COM - ilustrasi bantuan sosial tunai. (Solopos/Dok)

Solopos.com, WONOGIRI — Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri meminta masyarakat tenang dan bersabar terkait informasi penghentian penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dari Kemensos.

Masyarakat diminta untuk menunggu surat keputusan resmi terkait hal itu. Warga yang sebelumnya menjadi penerima bantuan itu juga bisa menanyakan ke perangkat desa atau jajaran pemerintah kecamatan.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Menteri Sosial Risma Tri Rismaharini menyapaikan program BST bagi warga terdampak pandemi Covid-19 akan dihentikan mulai September 2021. Dengan demikian, bantuan yang bergulir di masyarakat hanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Panagan Non Tunai (BPNT).

Baca Juga: Ngeri! Ratusan Sarang Tawon Vespa Diamankan Damkar Wonogiri

Pada sisi lain, beredar kabar akan ada bansos khusus senilai Rp200.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan itu rencananya disalurkan setiap bulan hingga Desember 2021 mendatang.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Wonogiri, Kurnia Listyarini, mengatakan belum menerima keputusan resmi terkait penghentian penyaluran BST Kemensos. Penghapusan BST baru diumumkan melalui media sosial oleh Menteri Sosial.

Karena belum ada surat resmi, Kurnia belum bisa membuat pengumuman resmi kepada camat untuk diteruskan ke pemerintah desa dan masyarakat. Pernyataan di media sosial belum bisa menjadi dasar untuk menginformasikan penghentian BST ke masyarakat.

Baca Juga: Bupati Wonogiri Beri Sinyal Siswa Boleh Naik Angkot Saat PTM

Kebijakan Bisa Berubah

“Ya kami menunggu surat resmi dari Kemensos, baru nanti kami umumkan. Memang di media sosial sudah ada statement dari Ibu Mensos,” katanya saat dihubungi Solopos.com, Minggu (26/9/2021).

Ia menuturkan kebijakan penyaluran bansos bisa berubah. Awalnya BST Kemensos hanya sampai Desember 2020. Setelah diumumkan, ternyata Kementerian Keungan menyiapkan anggaran tambahan. Kemudian BST dilanjutkan untuk empat bulan, Januari-April 2021.

Setelah periode itu selesai, Mensos mengumumkan penghentian BST Kemensos tersebut. Namun, karena banyak warga yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, BST akhirnya diperpanjang lagi.

Baca Juga: Angin Kencang Terjang Dua Kecamatan di Wonogiri, Puluhan Rumah Rusak

Atas dasar itu, Kurnia mengimbau masyarakat untuk meminta klarifikasi ke pihak-pihak yang terpercaya ketika ada informasi terkait bantuan sosial. Warga bisa menghubungi perangkat desa atau pemerintah kecamatan.

“Kalau belum ada surat resmi menunggu dulu. Yang terpenting informasi dari pemerintah akan dilanjutkan melalui surat resmi. Tapi kan memang masyarakat juga sudah mengakses media sosial, kalaupun nanti benar BST dihentikan, mereka tidak kaget,” ungkapnya.

Kurnia membenarkan adanya informasi akan ada bansos Rp200.000 yang disalurkan setiap bulan hingga Desember 2021. Namun ia juga mengaku mengetahui hal itu dari media sosial. Hingga saat ini juga belum ada surat resmi terkait bantuan itu.

Baca Juga: Jembatan Nambangan Senilai Rp12,9 Miliar Bakal Jadi Aset Pemkab Wonogiri

Baru Info di Media Sosial

“Kalaupun benar baru di media sosial, kalau hitam di atas putih belum. Apakah nanti bantuan itu sebagai pengganti BST yang dihapus, apakah penerima berbeda atau sama, kami belum tahu. Menunggu keputusan resmi nanti saja,” paparnya.

Lebih jauh, Kurnia menjelaskan penyaluran BPNT Wonogiri sudah dilakukan hingga Agustus 2021. Sedangkan penyaluram PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pada tahap tiga, proses penyaluran PKH sudah selesai.

Sementara itu, bansos dari provinsi senilai Rp200.000 setiap bulan hanya berlaku Agustus dan September. Di Wonogiri, penerima bantuan itu merupakan penerima bantuan provinsi pada 2020 yang ada di datan Dinsos.

Baca Juga: Hiii… Bayangan Hitam Gentayangan Terekam Kamera CCTV di Wonogiri

Bantuan juga diperuntukkan pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di bawah koordinasi Dinas Perhubungan (Dishub) Wonogiri dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Wonogiri.

“Jumlah penerimanya 9.104 orang. Dari Dinsos 8.819 orang, di bawah Dishub 136 orang dan di bawah Disporapar 149 orang,” kata Kurnia.

Sebagai informasi, keluarga penerima BPNT di Wonogiri sebanyak 70.618 keluarga penerima manfaat (KPM). Keluarga penerima PKH sebanyak 36.662 KPM dan keluarga penerima BST sebanyak 51.472 KPM.


Berita Terkait

Berita Terkini

Projo Fasilitasi 1.400 Dosis Vaksinasi di Banyudono Boyolali

 Banyudono dipilih menjadi lokasi sentra vaksinasi ini lantaran cakupan vaksinasi terbilang rendah.

Zona Hijau, Satgas Covid-19 Butuhan Klaten Tetap Gelar Operasi Yustisi

Operasi yustisi yang melibatkan pamong desa, polisi, sukarelawan, dan lainnya di Butuhan itu digelar setiap satu kali dalam sepekan.

Cerita Karyawan Pinjol Bikin IRT di Wonogiri Bunuh Diri: Gajinya Besar

Karyawan perusahaan pinjol ilegal yang diduga menyebabkan ibu-ibu di Wonogiri bunuh diri mengaku digaji besar dan mendapat fasilitas apartemen.

Mantap! Sukoharjo Ekspor Beras Mulai Tahun Depan

Pemkab Sukoharjo menargetkan bisa mulai ekspor beras yang ditanam menggunakan metode Indeks Pertanaman (IP) 400 pada 2022 mendatang.

Umbul Pelem Klaten Bayarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Ratusan Warga

Umbul Pelem, Wunut, Klaten, membayarkan iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 650 kepala keluarga.

Selter Pasar Ikan Sumbang Transaksi hingga Rp1 Miliar di SGS 2021

Merchant sektor kuliner khususnya selter Pasar Ikan menyumbang transaksi hingga Rp1 miliar pada event SGS 2021 hingga Kamis (21/10/2021).

Alun-Alun Wonogiri Dibuka, PKL Wajib Ingatkan Konsumen Tak Bermasker

Pemkab Wonogiri membolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan lagi di kawasan alun-alun mulai Sabtu (16/10/2021) malam.

Diluncurkan di Solo, BNI Xpora Mudahkan Akses UMKM ke Pasar Ekspor

BNI meluncurkan program BNI XPora yang bertujuan membantu dan memudahkan akses kalangan UMKM menuju pasar global.

Evaluasi Oke, PTM SD di Boyolali akan Diperluas

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PTM di 56 SD inti, Disdikbud menemukan tidak ada hal negatif termasuk tidak ada komplain dari masyarakat.

Serahkan Bantuan pada 5.680 PKL, Bupati-Dandim Ingatkan Prokes Covid-19

Bupati dan Dandim Karanganyar memanfaatkan momen penyerahan bantuan kepada 5.680 PKL untuk mengingatkan prokes Covid-19.

PPKM Level 2, Penerangan di 9 Ruas Jalan Sukoharjo Dinyalakan Lagi

Dishub Sukoharjo akhirnya menyalakan kembali lampu penerangan jalan umum (PJU) di sembilan ruas jalan menyusul turunnya PPKM ke level 2.

Aliansi BEM Soloraya Sebut Menteri Nadiem Gagal Mereformasi Pendidikan

Aliansi BEM Soloraya mengkritik Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim yang dinilai gagal mereformasi dunia pendidikan Indonesia.

3 Kali WTP Beruntun, Pemkab Klaten Terima Penghargaan Menteri Keuangan

Penghargaan ini menjadi penyemangat jajaran Pemkab Klaten bersama OPD Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja, khususnya tata kelola keuangan.

Disdikbud Ternyata Juga Ragu Kebenaran Asal Usul Nama Sragen

Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen tidak menemukan dokumen yang menyebutkan adanya peristiwa pasrah legen yang jadi asal usul nama Sragen.

Asal Usul Nama Sragen Diragukan, Sejarawan Bilang Ini Aslinya

Sejumlah pihak meragukan asal usul nama Sragen. Begitu pula dengan tanggal kelahirannya.