Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

 Santi Widyastuti (dok)

SOLOPOS.COM - Santi Widyastuti (dok)

Solopos.com, SOLO — Pandemi Covid-19 masih belum selesai, bahkan semakin merajalela selama Juni-Juli 2021. Menurut data Worldometers, penambahan kasus harian di Indonesia mencapai 56.757 kasus per hari pada 15 Juli 2021. Bahkan 2.069 jiwa melayang pada 12 Juli 2021.

Pasien yang membludak menjadi pemandangan biasa di ruang instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit rujukan Covid-19. Bahkan seorang teman mengisahkan bahwa yang terjadi di lapangan sungguh memilukan. Beberapa pasien yang sudah meninggal dunia tidak bisa segera dipindahkan karena sibuknya tenaga kesehatan. Beberapa pasien menunggu dengan napas tersengal-sengal dan banyak cerita memilukan lainnya.

Sejak awal ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah sudah berupaya membuat kebijakan secara bertahap yang tujuannya menekan lonjakan kasus yang terjadi. Dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB transisi, PSBB ketat, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali, PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM menurut level lonjakan kasus Covid-19 di setiap daerah.

PPKM darurat diberlakukan pada 3-25 Juli 2021 setelah kasus Covid-19 mulai mengalami lonjakan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 kasus per hari. Kebijakan PPKM Darurat meliputi pembatasan aktivitas bekerja, aktivitas perdagangan, aktivitas sosial serta pembatasan mobilitas masyarakat.

Perilaku Masyarakat

PPKM darurat juga diterapkan di Kota Salatiga mengingat kasus Covid-19 di wilayah ini juga mengalami lonjakan. Menurut data Humas Setda Kota Salatiga melalui akun Instagram, pada 22-30 Juni terdapat 1.225 lonjakan kasus baru. Angka ini merupakan yang tertinggi selama pandemi berlangsung.

Pada masa PPKM darurat, lonjakan kasus baru Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 935 kasus pada periode 1-8 Juli 2021. Selanjutnya pada periode 9-16 Juli 2021, jumlah kasus baru mengalami penurunan kembali menjadi 495 kasus.

Penurunan lonjakan kasus Covid-19 tidak terlepas dari perilaku masyarakat Kota Salatiga dalam menyikapi kebijakan yang ditetapkan. Hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa 94 persen responden mengaku patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.

Indikator protokol kesehatan dari survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga tersebut antara lain: memakai 2 masker, mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga sirkulasi udara baik di tempat kerja maupun dirumah, menjaga etika batuk dan menjaga daya tahan tubuh.

Selain mematuhi protokol kesehatan, 91,5 persen responden yang pernah positif Covid-19 melaporkan kondisi mereka kepada Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 yang lebih luas melalui proses tracing.

Selain bertanggung jawab terhadap diri sendiri, mayoritas responden juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Menurut responden,10-14 persen masyarakat di sekitar responden masih ada yang abai terhadap protokol kesehatan. Melihat hal tersebut, sebagian besar responden tidak tinggal diam, tetapi menegur masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tersebut atau melaporkannya kepada ketua wilayah.

Hal lain yang mendukung pengurangan kasus Covid-19 di Salatiga adalah vaksinasi yang sudah berjalan. Sebanyak 69,6 persen responden sudah divaksin dan sebagian besar mau divaksin karena kesadaran pribadi.

Di sisi lain masih ada 30,4 persen responden yang belum divaksin. Sebagian besar alasan responden yang belum divaksin karena menunggu jadwal vaksin dan mencari lokasi yang menyelenggarakan vaksinasi atau memiliki kuota vaksin. Sayangnya masih ada juga responden yang belum divaksin karena khawatir efek samping vaksin (7,9 persen) bahkan ada responden yang tidak percaya akan efektivitas vaksin (2,0 persen).

Pembatasan Kegiatan

Dalam kegiatan ekonomi dan sosial, banyak responden yang mematuhi aturan dalam PPKM darurat. Menurut 41,9 persen responden, tempat bekerja mereka memberlakukan 50 persen work from office (WFO) dan 50 persen work from home (WFH). Bahkan 13,5 persen mengaku tempat bekerja mereka memberlakukan 100 persen WFH. Pada sektor pendidikan, sebanyak 90,4 persen responden mengaku kebijakan belajar mengajar di lingkungan mereka memberlakukan sistem daring (online).

Dari sektor bisnis, menurut responden, sebagian besar (76,9 persen) operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, toko swalayan di lingkungan mereka mematuhi peraturan pemerintah dengan hanya beroperasi hingga pukul 20.00 WIB. Begitu juga dengan tempat makan. Lebih dari separuhnya memberlakukan sistem take away atau membungkus makanan untuk dikonsumsi di rumah.

Untuk aktivitas sosial seperti di tempat ibadah di lingkungan responden, 55,6 persen tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, fasilitas umum seperti taman atau tempat rekreasi, menurut 65,4 persen responden, tutup untuk sementara waktu. Begitu juga dengan kegiatan seni budaya sebagian besar juga berhenti sementara.

Dampak PPKM

Di sisi lain, pembatasan kegiatan ekonomi berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa responden mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan obat-obatan serta vitamin. Selain itu, sebanyak 36,7 persen responden responden mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan alat kesehatan seperti termometer, oksimeter, dan lain-lain.

Selain berdampak pada pemenuhan kebutuhan, pembatasan kegiatan juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Sebanyak 59,52 persen responden mengaku mengalami kejenuhan selama penerapan pembatasan kegiatan. Kejenuhan tersebut menyebabkan sebagian mereka mengalami perasaan mudah marah, rasa takut berlebihan, dan menjadi sering merasa cemas. Untuk menyikapi hal tersebut, mereka melakukan berbagai kegiatan seperti banyak beribadah, berolahraga, atau berkomunikasi dengan teman atau kerabat.

Untuk meminimalisir dampak selama pembatasan berlangsung, maka mereka berharap pemerintah bisa menyediakan berbagai kebutuhan mereka seperti sambungan internet gratis, bantuan sembako, serta bantuan obat dan pengawasan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan alat-alat kesehatan di pasaran. Lebih penting lagi, kita semua berharap pandemi ini segera berakhir supaya kegiatan masyarakat kembali berjalan dengan normal.


Berita Terkait

Espos Premium

Berita Terkini

Peran Pemberitaan Pemerintah dalam Komunikasi Publik Masa Kini

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

Sistem Pembayaran Pensiun di Indonesia

Opini ini ditulis Yuniar Yanuar Rasyid, Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat AP Kementerian Keuangan.

Trend Hybrid Learning dalam PPKM Level di Dunia Pendidikan

Opini ini ditulis Atiek Rachmawati, S.S, Alumnus Prodi Sastra Daerah FSSR (sekarang FIB) UNS dan Guru Bahasa Jawa SMA N 2 Grabag, Magelang.

Selama 16 Tahun Berhasil Provokasi Puluhan Orang Tinggalkan Zona Nyaman

Esai ini ditulis oleh Dr Aqua Dwipayana, Penulis Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional.

Membangun Ekosistem Lifelong Learning: Bagaimana Bertahan di Era Education 4.0?

Opini ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Melawan Begal Digital

Esai ini ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia Group, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 22 September 2021.

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.