Solopos.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi agar polisi tidak bertindak represif terhadap penyaluran aspirasi dari warga saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo.
Polisi diminta bertindak humanis dan tidak asal tangkap. Perintah Kapolri itu diapresiasi karena dinilai memberi keseragaman tindakan polisi di daerah.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Baca Juga: Terkait BLBI, Keluarga Bakrie Punya Utang Rp22,6 Miliar ke Negara (solopos.com)
“Aparat di lapangan akan bisa mengambil tindakan yang terukur dan seragam dalam menangani kejadian khususnya penyampaian aspirasi oleh masyarakat dalam kunjungan kerja Presiden,” kata anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Dia menilai Kapolri sudah tepat mengeluarkan instruksi terkait penyampaian aspirasi oleh masyarakat ketika Presiden melakukan kunjungan kerja.
Aspek Keadilan
Wayan menjelaskan, dari aspek keadilan, instruksi itu memperlihatkan Kapolri menjunjung tinggi nilai demokrasi yang di dalamnya terdapat unsur keadilan.
“Instruksi itu menunjukkan bahwa Presiden dan Kapolri memandang penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hal yang lumrah dalam iklim negara demokrasi. Siapapun dan kapan pun aspirasi dapat disampaikan oleh masyarakat,” tuturnya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Jakarta, Rabu malam, menjelaskan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/862/IX/PAM.3/2021 diterbitkan 15 September 2021 ditujukan kepada para Kasatwil jajaran Polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoman yang telah diarahkan Kapolri.
Tiga Kejadian
Beberapa kejadian yang dimaksudkan, yakni di Lampung saat Presiden meresmikan Waduk Sekampung, Kabupaten Pringsewu pada 12 September terdapat sekelompok alumni 212 Bandar Lampung yang akan memasang poster.
Kejadian berikutnya pada 7 September 2021 saat Presiden melaksanakan kunjungan di Kota Blitar, ada seseorang peternak ayam yang mengembangkan poster ke arah Presiden yang sedang melintas.
Baca Juga: Konglomerat Pertama Asia Tenggara Punya Istana di Semarang Seluas 81 Ha, Ini Wujudnya
Kemudian pada 13 September terjadi pada saat Presiden kunjungan kerja di Komplek Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo terdapat 10 mahasiswa membawa spanduk dan poster.
“Berkaitan dengan hal tersebut agar tidak terulang kembali, disampaikan kepada para Kasatwil jajaran polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoman yang telah diarahkan oleh Bapak Kapolri,” ujar Argo.
Humanis
Adapun arahan Kapolri tersebut, yakni setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.
Kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya sepanjang dibenarkan undang-undang maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut agar berjalan tertib dan lancar.
“Pada saat ada kunjungan kerja Bapak Presiden lewat, kemudian ada sekelompok masyarakat, ya kita (Kepolisian) mengawal dan mengamankan biar tertib lancar,” kata Argo.
Arahan berikutnya, lanjut Argo, menyiapkan ruang bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dengan baik.
Baca Juga: Disangka Akali Keuangan Daerah, Eks Gubernur Alex Noerdin Ditahan
“Jadi nanti dari setiap kegiatan, mungkin dari kepolisian setempat dapat memberikan ruang kepada sekolompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya, kita siapkan ruang itu, sehingga aspirasi itu bisa disampaikannya, dan dapat dikelola dengan baik,” kata Argo.
Yang keempat, kata Argo, apabila ada kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi agar dikomunikasikan dengan baik, bahwa tindakan untuk menyampaikan aspirasi itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum.
Penyampaian ini, kata Argo, tetap dilakukan secara humanis oleh personel Polri disampaikan kepada kelompok masyarakat tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
