SOLOPOS.COM - Pengamat Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Sri Sulandjari, saat menjadi pembicara pada acara Entrepreneur Networking Forum yang digelar BTPN dan Harian Bisnis Indonesia di Hotel Aston Semarang, Rabu (11/10/2017). (JIBI/Semarangpos.com/Imam Yuda S.)

Ekonomi Jawa Tengah (Jateng) diprediksi naik pada 2018 nanti.

Semarangpos.com, SEMARANG – Pengamat ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Sri Sulandjari, memprediksi ekonomi di Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2018 nanti akan mengalami  pertumbuhan. Meski pun, 2018 nanti merupakan tahun politik di mana diselenggarakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) serta pemilihan kepala daerah (pilkada) di tujuh kabupaten/kota di Jateng.

Sri mengatakan secara nasional pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%-5,8% pada 2018. Dengan asumsi itu, maka pasar domestik memiliki kepastian dan kredibilitas. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah berhasil menjaga inflasi di level rendah sesuai dengan ekspektasi.

Dalam capaian itu, lanjut Sri, Jateng di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional meski cenderung lambat.

“Meski tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, namun lebih banyak terkonsentrasi di kota, dan tidak menetes ke bawah [kurang merata],” ujar Sri di sela acara Entrepreneur Networking Forum yang diselenggarakan oleh PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tbk dan Harian Bisnis Indonesia di Hotel Aston Semarang, Rabu (11/10/2017).

Pertumbuhan ekonomi di Jateng itu, lanjut Sri, bisa terealisasi dengan catatan swasta turut berperan aktif dalam berkontribusi di sektor distribusi barang dari usaha kecil dan menengah (UKM).

Sri mencontohkan, ketika berkunjung ke Timor Leste, pihaknya menyaksikan bagaimana petani setempat dikoordinir oleh industri menengah untuk menjual produkya ke Australia.

Pola yang sama, seharusnya dapat dilakukan oleh pengusaha di Jawa Tengah. Dia mengatakan diperlukan usaha menengah yang menjadi lokomotif pendorong agar tercipta joint production serta joint action yang meningkatkan kesejahteraan wilayah. “Peran itu harus diambil oleh perusahaan swasta. Jangan pemerintah. Peran pemerintah cukup sebagai regulator,” imbuh Sri.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Rekomendasi
Berita Lainnya