SOLO — Warga Margorejo, Gilingan, Banjarsari akan mengadakan rapat besar dengan warga lainnya yang turut menjadi korban atas kenaikan harga sewa lahan yang diklaim milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas protes warga pada Selasa (15/1) lalu yang mendatangi petugas Stasiun Balapan.
“Rapat kita tentukan hari Selasa, 22 Januari di Margorejo. Langkah kami sudah melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM DPC PDIP Solo,” jelas warga Margorejo, Suharno, kepada Solopos.com, Jumat (18/1/2013).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Suharno memaparkan dalam rapat akan dirumuskan beberapa hal mengenai sikap warga yang turut menjadi korban atas kenaikan harga sewa lahan PT KAI yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
”Apakah nanti kita akan mengikuti jejak teman-teman lainnya yang menghendaki peninjaun ulang atas status tanah tersebut atau kita mau buat langkah baru, nanti bisa dirumuskan bersama,” jelasnya.
Kendati demikian, kata dia, warga Margorejo memiliki dua pilihan yakni meminta PT KAI Daops VI Jogja untuk menurunkan hak sewa lahan dan meminta kembali tanah itu sehingga warga berhak menempati selamanya.
”Karena merunut sejarah, tanah itu dulu milik negara dan bebas ditempati warga. Hla tiba-tiba tahun 1960-an tanah itu diklaim milik PT KAI, sedangkan warga sudah menempati lokasi di situ sudah puluhan tahun atau generasi ketiga. Ini kan aneh, makanya kami akan tanyakan lagi,” jelas Suharno.
Sebelumnya, puluhan warga Margorejo RW 010, Gilingan, Banjarsari, mendatangi Stasiun Balapan Solo, Selasa (15/1/2013) siang. Kedatangan warga karena tidak terima atas tunggakan pembayaran sewa lahan tanah di area bantaran rel PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang naik sebesar 2.000 persen.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
