Tutup Iklan

Jadi Tuan Rumah, Pemerintah Siap Ambil Manfaat KTT G20 Pada 2022

Menko Airlangga mengatakan pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang.

 Airlangga Hartarto. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Airlangga Hartarto. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma.

Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997/1998. G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia.

Kelompok negara ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia. Dalam menentukan presidensi, G20 memiliki mekanisme regional basket rotation dimana saat ini adalah giliran negara yang berada di basket Asia.

Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 merupakan kali pertama bagi Indonesia, karena dari basket Asia, baru 4 negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20.

Baca Juga: Awas Jangan Sampai Tertipu, Kenali Jenis-Jenis Arisan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik non keuangan (Sherpa Track); Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan topik keuangan (Finance Track); sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.

“Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga Ketua I Bidang Sherpa Track, mengatakan.

Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 Triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.

”Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Perluas Usaha, BPRS Central Syariah Utama Pindah Kantor Baru

Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama produksi dan distribusi vaksin.

”Pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods, dan di saat yang sama meningkatkan kepastian aksesabilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Infrastruktur Ibu Kota Baru Dilanjut, akan Ada Landmark Tingginya Melebihi Monas

Tergantung Pengendalian Covid-19

Secara resmi, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama ”Recover Together, Recover Stronger”.

Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian Covid-19 di Tanah Air. Seluruh rangkaian pertemuan dan side events, akan diselenggarakan secara hybrid dan/atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus Covid-19 sebagai parameter.

”Prioritas Pemerintah tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus Covid-19, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan Delegasi peserta konferensi.Seluruh pertemuan dan side events G20 di bawah Presidensi Indonesia, akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Menko Airlangga.

Untuk itu, telah disusun bersama sejumlah parameter kesehatan yang bisa mendukung pelaksanaan pertemuan, antara lain level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada standar WHO, cakupan vaksinasi minimum di lokasi pertemuan, kasus aktif yang rendah, dan ketersediaan rumah sakit tipe A.

Baca Juga: Telkom Pastikan PeduliLindungi Karya Anak Bangsa, Data Dijamin Aman

Sepanjang Presidensi Indonesia, dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat Menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT. Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun.

Dalam melaksanakan peran sebagai Presidensi G20, Indonesia akan melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif. Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar Kementerian/ Lembaga yang terlibat di dalam 16 Working Groups (WG).

Untuk elemen Non-Pemerintah serta masyarakat sipil dan madani, akan ikut terlibat di dalam 10 Engagement Groups (EG). Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global, dan juga mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan Pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan bertata kelola baik.

Upaya ini juga untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global.

Berita Terkait

Berita Terkini

BP Jamsostek Cabang Surakarta Bayar Klaim JHT 22.310 Peserta

Sebanyak 22.310 orang telah melakukan pencairan klaim JHT pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) Kantor Cabang Surakarta.

The Sunan Hotel Solo Raih Penghargaan Tourism & Creative Award 2021

The Sunan Hotel Solo berhasil meraih penghargaan Silver Champion dari ajang Planet Tourism Indonesia Award 2021 kategori Industry.

Kandungan Emas Blok Wabu Tembus Rp300 Triliun, Grasberg Freeport Kalah

Freeport Indonesia sebelumnya memastikan menarik diri terhadap pengelolaan Blok Wabu di Papua.

Potensi Ekspor Produk Halal Besar, Kendala Mengadang Masih Banyak

Indonesia sangat mampu menjadi eksportir produk-produk berkategori halal ke negara-negara yang penduduk muslimnya juga banyak.

Marak Penipuan Mengatasnamakan Galeri 24, Awas Modusnya Bikin Gampang Tergoda!

Saat ini marak penipuan online yang mengatasnamakan Galeri 24 dan bikin masyarakat tergoda. Kira-kira apa modus yang digunakan?

DSC 12 Sinau Bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng

Diplomat Success Challenge atau DSC 12 punya cara unik untuk menggugah masyarakat untuk terlibat dalam kompetisi tahunan ini.

Jika Bukan Listrik, Bahan Bakar Nabati Bisa Jadi Alternatif untuk Kendaraan Berat

Untuk mencapai emisi rendah karbon di sektor transportasi, bahan bakar nabati (BBN) dan hidrogen dinilai mempunyai peran sebagai alternatif yang bisa digunakan untuk kendaraan berat.

Ingin Bebas Finansial Personal? Simak 9 Tips Mewujudkannya

Memiliki kebebasan finansial adalah tujuan bagi banyak orang. Umumnya, kebebasan finansial dipahami sebagai individu yang mampu menjalani gaya hidup sambil mengelola keuangan.

Ini yang Dilakukan PLN untuk Memudahkan Pelanggan selama Pandemi

PLN telah mengembangkan berbagai inovasi untuk mendekatkan jarak dengan pelanggan, salah satunya dengan aplikasi PLN Mobile.

Kian Terjangkau, Tarif Tes Antigen di Stasiun jadi Rp45.000

PT Kereta Api Indonesia menerapkan tarif baru untuk layanan rapid tes antigen di stasiun dari sebelumnya Rp85.000 menjadi Rp45.000 untuk setiap pemeriksaan.

Pebisnis Besar Berebut Kue Lezat Bisnis Pusat Data

Ekosistem digital tengah merebak di Indonesia seiring penetrasi Internet yang semakin meluas sehingga kebutuhan penyimpanan data semakin tinggi. Selama ini data penduduk Indonesia berada di luar negeri sehingga penarikan informasi memakan waktu dan jarak yang jauh.

Kembangkan Potensi Diri, Telkomsel Gelar Webinar untuk Guru dan Pelajar

Telkomsel Area Jawa Bali menggelar webinar bertemakan Asyik Bersama Digital Maksimal dengan Merdeka Belajar.

Perjalanan KA Argo Lawu dan KA Argo Dwipangga Lebih Cepat 1 Jam

PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan percepatan waktu tempuh pada perjalanan sejumlah KA jarak jauh.

Kabar Baik untuk Army, Kopi Kenangan Hadirkan Merchandise BTS x Built NY

BTS x Built NY Project menggandeng Kopi Kenangan menjadi distributor resmi dan pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Sharp Dukung PMI dan Rumah Sakit Terapkan Informasi Berbasis Digital

Sharp menyerahkan bantuan 13 LED TV 42 inch kepada PMI Kota Solo di Markas PMI untuk menampilkan informasi stok darah dalam waktu nyata.