Harianjogja.com, SLEMAN-Pemerintah harus melindungi pengusaha tambang lokal agar tidak gulung tikar. Seperti di China, pemerintah setempat melarang ekspor batu bara demi memenuhi energi dalam negeri.
“Itu juga harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan dibiarkan semua bisa ekspor. Sebagian besar batu bara diekspor. Pemerintah harus bisa mengendalikan eskpor Minerba itu,” kata Ketua Ikatan Alumni Tambang (Ikata) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogja Setyo Sardjono di sela-sela diskusi interaktif Meretas Krisis Usaha Pertambangan Ikata UPN Veteran, Jumat (13/12/2013).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Untuk mendukung penyerapan batu bara dalam negeri tinggi, lanjut Setyo, pemerintah bisa memperbanyak pembangunan perusahaan listrik tenaga uap (PLTU) dibandingkan lainnya. Pasalnya, bila PLN hanya bergantung pada solar maka biaya produksinya tinggi.
“Kalau PLTU diperbanyak, batu bara terserap tinggi dan biaya yang dikeluarkan PLN juga rendah. Jangan PLN minta subsidi solar terus,” kritiknya.
Pengamat pertambangan Simon F Sembiring menilai UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mengatur persyaratan wajib bagi pelaku usaha mineral di Indonesia agar mengelola material mentah di dalam negeri. Dengan kata lain, bahan baku tersebut tidak boleh diekspor dulu sebelum diolah di dalam negeri. Pengelolaan minerba pun harus memenuhi batas minimal pemurnian mineral yang telah diatur.
“Masalahnya, apakah waktu penerapan izin usaha pertambangan (IUP) sama dengan Kontrak Karya (KK)? Sampai saat ini, tidak ada KK yang mampu menyelesaikan feasibility study (FS). Untuk itu, usul saya perlu dilakukan revisi Permen No.07/2012 khusus untuk IUP agar lebih berkeadilan dan rasional,” usulnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
