SOLOPOS.COM - Hatta Rajasa. (JIBI/Bisnis)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)

JAKARTA — Pemerintah menklaim potensi penyelewengan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM ) tahun ini kecil. Klaim itu dikemukakan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Pos Jakarta Mampang, Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Keyakinan itu dikemukakan Hatta saat diminta membandingkan BLSM dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008. Ia mengaku yakin potensi penyelewengan pembagian dana BLSM tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan BLM 2008.

Hal itu, didasarkannya pada lebih matangnya sistem pendataan warga yang berhak mendapatkan BLSM itu. Menurutnya data BLSM jauh lebih baik dibandingkan pada saat pembagian BLT 2008.

“BLSM kali ini dibagikan berdasarkan KPS (Kartu Perlindungan Sosial), jadi bisa dilihat kalau suasananya lebih tertib dan tidak berdesak-desakan. Potensi penyelewengan pun kecil,” ujarnya disela peninjauan pembagian BLSM di Kantor Pos Jakarta Mampang.

Dia melanjutkan, pada 2008, saat masih bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT), pendataannya masih menggunakan kupon, yang ternyata diperjualbelikan oleh sebagian warga. Dengan demikian, terjadi sejumlah kekacauan.

BLSM merupakan dana kompensasi dari pemerintah untuk masyarakat tidak mampu sebagai kompensasi atas penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tiap warga yang memegang KPS berhak mendapatkan dana senilai Rp300 ribu, yang merupakan jatah untuk bulan Juni dan Juli. Pembayaran BLSM ini terbagi dalam dua tahap, yakni untuk jatah bulan Juni-Juli dan Agustus-September.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya