Tutup Iklan

Marah Sultan Ground Rusak, Gubernur DIY Tutup 14 Lokasi Penambangan Ilegal

Sri Sultan HB X geram dengan kerusakan alam yang terjadi di Sultan Ground di lereng Merapi. Ia dengan tegas menutup 14 lokasi penambangan pasir ilegal di Sultan Ground.

 Truk-truk pengangkut pasir bergegas turun saat kawasan tersebut didatangi sejumlah anggota DPRD Sleman yang melakukan sidak di lokasi penambangan pasir ilegal di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Kamis (22/12/2016). (Holy Kartika N.S/JIBI/Harian Jogja)

SOLOPOS.COM - Truk-truk pengangkut pasir bergegas turun saat kawasan tersebut didatangi sejumlah anggota DPRD Sleman yang melakukan sidak di lokasi penambangan pasir ilegal di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Kamis (22/12/2016). (Holy Kartika N.S/JIBI/Harian Jogja)

Solopos.com, JOGJA — Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup 14 lokasi penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Sleman. Penutupan dilakukan atas perintah langsung dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sebagian besar kawasan penambangan pasir ilegal itu berada di lahan Sultan Ground dan lahan kas desa. Seperti di wilayah Kalurahan Umbulharjo maupun Wukirsari, Kapanewon Cangkringan. Begitu juga yang terjadi di Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem.

“Ada 14 lokasi yang ditutup. Penutupan dilakukan dengan memasang portal di pintu masuk area penambangan agar tidak ada lagi aktivitas penambangan,” kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Heny Nursilawati, Selasa (15/9/2021).

Baca Juga: Pemkot Jogja Klaim Wilayahnya Layak di PPKM Level 2, Ini Indikatornya

Sultan HB X pada Sabtu (11/9/2021) mengunjungi warga lereng Merapi dan melihat langsung aktivitas penambangan di lereng Merapi tersebut. Sultan menginginkan gunung harus dikembalikan sebagaimana mestinya di mana bentang alam lereng Merapi yang awalnya gunung harus kembali menjadi gunung.

Hal itu diucapkan Sultan selepas berkeliling meninjau dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir secara sembrono. Sultan menegaskan Pemda DIY berkomitmen untuk mengembalikan kelestarian lingkungan di lereng gunung Merapi serta menutup seluruh praktik tambang pasir ilegal.

“Dari yang sudah kita saksikan selama ini, para penambang (ilegal) tersebut tidak pernah melakukan reklamasi. Yang ada hanyalah bentuk keserakahan,” kata Sultan dengan nada marah.

Baca Juga: Tak Putus Melawan, Petani Lahan Pantai Kulonprogo: Pokoknya Tambang Pasir Besi Harus Batal!

Di hadapan perwakilan warga yang hadir, Sultan menjelaskan Pemda DIY sudah menutup lokasi tambang pasir yang selama ini menempati tanah Kasultanan atau Sultan Ground (SG) secara ilegal.

“Penambangan yang dilakukan di tanah SG sudah ditutup. Harapan saya (dinas) ESDM segera menutup penambangan yang di luar SG. Karena barangnya (portal) sudah ada, kalau besok Senin belum dipasang, pasti saya tegur,” kata Sultan saat itu.

Pemkab Sleman Dukung Penuh

Sementara itu, Pemkab Sleman mendukung sepenuhnya penutupan penambangan pasir ilegal di sungai-sungai yang berhulu dari Gunung Merapi tersebut. Selain berdampak pada kerusakan alam, penambangan liar tersebut juga melanggar undang-undang.

Baca Juga: Penambangan Galian C di Lereng Merapi Klaten Digerebek Bareskrim, Betulkah?

“Seperti yang di Kali Kuning itu, itu izinnya ternyata sudah habis. Ilegal. Apalagi penambangannya merambah sultan ground. Makanya harus ditutup,” kata Sekda Sleman, Harda Kiswaya, Selasa (14/9).

Ia mengungkapkan sejak tidak lagi memiliki kewenangan memberikan izin penambangan ESDM, Pemkab kesulitan melakukan pengawasan terkait keberadaan penambangan tersebut. “Pengawasan dilakukan langsung oleh Pemda DIY. Kami tidak memiliki kewenangan. Kalau melaporkan adanya pelanggaran iya itu dilakukan Pemkab, tetapi kewenangannya tetap di Pemda DIY,” katanya.

Lokasi dan kawasan penambangan, lanjut Harda, harus disesuaikan berdasarkan zonasi. Ada zona-zona yang boleh ditambang ada juga yang tidak boleh ditambang. Sementara izin penambangan hanya dikeluarkan oleh Pemda DIY dengan rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dan pusat.

Baca Juga: Hore! Warga Margokaton Sleman Bersiap Jadi Milader

“Semuanya harus ada izinnya. Meskipun penambanhan dilakukan tanpa alat berat atau manual. Aturan ini juga berlaku untuk pengambilan pasir di sungai harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang,” katanya.

Harda mengatakan, penambangan ilegal di Kali Kuning sudah dilaporkan ke Gubernur sebelum dilakukan penutupan. Dia berharap agar warga memahani dan mengerti masalah ini. “Untuk pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam harus ada izinnya. Kalua tidak memiliki izin jangan menambang,” katanya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Jangan Sampai Terlambat Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Ini Alasannya

BPJS Kesehatan ini bisa digunakan untuk berobat, baik rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan oleh peserta.

JPU Tuntut Terdakwa Klitih Kotagede Jogja, Penjara 1 Tahun 7 Bulan 

JPU menilai terdakwa KAP dinyatakan bersalah melakukan klitih hingga mengakibatkan korban KS, 16, mengalami luka berat.

Awas! Batu Raksasa Jebol Rumah Warga di Prambanan Sleman

Peristiwa batu raksasa yang menimpa rumah warga tersebut terjadi setelah hujan deras yang mengguyur Dusun Jali.

Pemkot Jogja Luncurkan Kampung Wisata Melayani Melalui Aplikasi

Pemkot Jogja terus berinovasi untuk memberikan kemudahan bagi wisawatan untuk berkunjung ke Kota Gudeg tersebut.

Terbebani Biaya Operasional, Gembira Loka Zoo Hanya Buka Akhir Pekan

Gembira Loka Zoo mulai pekan depan hanya buka pada Sabtu dan Minggu.

Dispar Sleman: Hoax 35 Objek Wisata di DIY Sudah Buka

Beredar kabar di media sosial terkait 35 destinasi wisata di wilayah DIY dan sekitarnya yang sudah beroperasi, Dinas Pariwisata Sleman menyebut itu kabar bohong atau hoax.

Gegara Dendam Pribadi, Pegawai Angkringan Pendopo Lawas Ditusuk

Seorang pegawai angkringan di Jogja jadi korban penusukan oleh warga yang diduga menaruh dendam. Pelaku kini sudah ditangkap.

Saluran Irigasi Peninggalan Belanda Jebol, Ini Nasib Lahan Pertanian di Kulonprogo

Saluran irigasi peninggalan Belanda yang jebol berada di Dusun Pantog Wetan, Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kulonprogo.

Musim Kemarau Basah, Sejumlah Wilayah Di Bantul Alami Kekeringan

Kendati demikian, kemarau yang masih sesekali hujan membuat dampak kekeringan tak seperti kemarau kering.

Razia Gabungan Di Rutan Wates, Petugas Temukan Benda Terlarang

Kepala Rutan Kelas II B Wates Deny Fajariyanto mengatakan razia gabungan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya peredaran narkotika

Capaian Vaksinasi Di Bantul Dinilai Rendah, Ini Penjelasan Dinkes

Dinkes Bantul beralasan jika Bantul bukanlah pilot projek vaksinasi di DIY seperti Kota Jogja dan Sleman?.

Pengumuman! Pemkot Jogja akan Gelar Wayang Jogja Night Carnival, Catat Tanggalnya

Pemkot Jogja akan tetap menggelar Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) meski masih masa pandemi. WJNC akan digelar secara hibrid.

Warga Bisa Urus Dokumen Ini, Di Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri Kulonprogo

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) membantu masyarakat Kulonprogo dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Pengumumam, Di Jogja Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal

Sesuai Inmendagri Nomor 43/2021, Kota Jogja dipilih menjadi salah satu wilayah yang menerapkan uji coba di kawasan mal.

Kebijakan Ganjil Genap Objek Wisata Bantul Dievaluasi

Penerapan kebijakan ganjil genap di objek wisata Hutan Pinus Sari Mangunan, Bantul dievaluasi.