Menko Marinvest Luhut soal Data Tambang: Kita Buka di Pengadilan!

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinvest), Luhut Binsar Pandjaitan, menjawab tantangan Direktur Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Menko Luhut menyampaikan akan membuka data keterlibatan dirinya pada bisnis tambang di Papua itu di pengadilan.

“Itu yang saya bilang biar nanti di pengadilan. Karena saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua. Sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan itu kan berarti jamak. Saya tidak ada,” kata Luhut di Polda Metro Jaya Jakarta seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/9/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Luhut mengaku tidak ambil pusing terhadap tantangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti untuk buka-bukaan data bisnis tambang yang mereka sebut miliknya di Papua. Dia mempersilakan terlapor (Haris-Fatia) membuka data yang dimiliki ke media.

Baca Juga: Round Up: Polisi Periksa Menko Marinvest Luhut Hari Ini

Menko Luhut juga menyebut data kekayaannya bisa dilacak lewat laporan di KPK dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelacakan data kekayaan, kata dia, untuk memastikan apakah dirinya terlibat dengan bisnis tambang di Papua seperti yang dituding oleh terlapor atau tidak.

“Silakan aja. Buka aja di media sekarang. Dari sekarang juga bisa buka di media kok. Kan saya punya harta kekayaan ada di KPK itu, LHKPN itu,” ujar Luhut.

Luhut Diperiksa Hari Ini

Luhut menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pukul 08.28 WIB. Menko Bidang Marinvest mengadukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas dugaan pencemaran nama baik. Untuk itu, Luhut diperiksa penyidik selama kurang dari satu jam.

Seusai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Menko Luhut juga menyampaikan perihal rencana mediasi dengan dua terlapor. “Ya, ini kami jalani saja hukum ini. Nanti kami lihat. Kalau ada tadi, anu, tadi disampaikan penyidik, ada edaran dari Kapolri untuk mediasi. Ya silakan saja jalani,” ujar dia seperti dikutip dari detik.com melalui kanal detikFlash, Senin.

Baca Juga: Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan Datang ke Polda Metro Jaya

Di sisi lain, Luhut menyampaikan kesiapan jika kasus itu berlanjut ke pengadilan. “Sekali lagi, saya ingatkan aja jangan sekali-sekali kita berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang. Dan saya tidak akan berhenti, saya ulangi, saya tidak akan berhenti. Saya membuktikan bahwa saya benar,” katanya.

Sebelumnya, pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, meminta Luhut membuka data (bisnis tambang di Papua) apabila hal tersebut tidak benar. Data yang dimaksud laporan koalisi NGOs pada halaman 16 dan 18.

“Data itu menyebut jejak keterkaitan (tidak langsung) LBP dengan West Wits Mining via Tobacom Del Mandiri-PT. Toba Sejahtera Group. Klien kami meminta konfirmasi penjelasan itu. Tentu bukan sekadar bilang tidak punya bisnis tambang, tapi kami harapkan pak LBP memberikan data klarifikasi atau sanggahan. Misalnya, info di atas tidak benar, yang benar seperti apa terkait hubungan Pak LBP dengan entitas-entitas usaha yang disebutkan,” ujar Nurkholis saat dihubungi detikcom, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Dear Haris Azhar, Menteri Luhut Mulai Diperiksa Hari Ini

Nurkholis menyayangkan ajakan diskusi kliennya dengan Luhut untuk mengklarifikasi hal tersebut tidak diindahkan. Dia menyebut penjelasan Luhut mengenai dugaan keterkaitannya dengan perusahaan itu diharapkan membantu kliennya, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, mengoreksi konten YouTube terkait bisnis tambang di Papua.

“Konfirmasi ini penting karena klien kami akan berpijak pada jawaban faktual LBP untuk mengoreksi apa yang di bahas bersama Fatia dalam kanal YouTube-nya. Itulah makanya kami proaktif mengundang Pak LBP atau yang mewakili untuk memberi penjelasan dan mengklarifikasi data. Sayangnya, ajakan dan undangan kami diabaikan.”