SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)

Mutasi Polri kembali menyedot perhatian. Isu Budi Waseso dicopot terus menguat hingga detik ini.

Solopos.com, JAKARTA — Isu pencopotan Kabareskrim Komjen Pol. Budi Waseso semakin santer. Namun, Wakil Presiden Wapres Jusuf Kalla membantah pemerintah intervensi terhadap internal kepolisian.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Menurut Jusuf Kalla, keputusan penggantian Kabareskrim merupakan urusan Kapolri Badrodin Haiti dan sama sekali tak terkait dengan pemerintah. Kalla juga enggan berkomentar lebih rinci terkait alasan internal kepolisian mempertimbangkan pencopotan jabatan Budi Waseso.

“[Pencopotan Kabareskrim] Itu urusan Kapolri, tentu Kapolri yang memutuskan. Pemerintah kan memang harus melihat secara keseluruhan, tak ada intervensi,” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Rabu (2/9/2015).

Ketika dimintai tanggapan bahwa pencopotan Kabareskrim terkait upaya penggeledahan kantor Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino, Jusuf Kalla menjawab diplomatis, yaitu dengan penjelasan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang anti-kriminalisasi pejabat negara.

Menurut dia, perintah Presiden Jokowi sudah jelas bahwa kasus perdata tak boleh dibawa ke ranah pidana. Selain itu, lembaga penegak hukum harus mendahulukan proses penetapan tersangka disertai bukti kuat sebelum mengumumkannya. “Saya ingin ingatkan perintah Presiden,” katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino pada Jumat (18/8/2015). Penggeledahan diduga terkait pengadaan alat bongkat muat berupa mobile crane.

Berdasarkan penelusuran penyidik Bareskrim Polri, pengadaan crane tersebut tidak digunakan untuk konstruksi Pelabuhan Tanjung Priok, melainkan untuk delapan pelabuhan lain di Indonesia. Kerugian negara yang timbul diperkirakan mencapai Rp54 miliar.

RJ Lino kecewa dengan adanya penggeledahan yang dilakukan kepolisian. Hal itu disampaikan dalam pembicaraan via telepon dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil. Dia bahkan sempat berujar lebih baik dicopot jika harus menghadapi situasi seperti itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya