MUTASI POLRI : Komisi III Tuding Pencopotan Budi Waseso Lindungi Koruptor

Mutasi Polri membuat Budi Waseso tergeser dari jabatan Kabareskrim. DPR pun bereaksi.

Solopos.com, JAKARTA — Komisi III DPR menilai keputusan pencopotan Komjen Pol. Budi Waseso dari jabatan Kepala Bareskrim Mabes Polri merupakan bentuk perlindungan terhadap mafia dan koruptor.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Anggota Komisi III dari Fraski Partai Gerindra, mengatakan penggeseran Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu bukan merupakan hal yang wajar. “Ini membuktikan bahwa penguasa melindungi mafia dan koruptor,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (4/9/2015).

Menurutnya, tidak ada alasan yang kuat atas pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim. Dari sisi kinerja, dia banyak mengungkap kasus korupsi berskala besar. “Tapi kenapa kok diganti? Pasti ada motif tertentu dibalik rotasi antara Budi Waseso dengan Komjen Pol. Anang Iskandar.”

Jika dilirik, paparnya, pencopotan itu tidak lepas dari penggeledahan yang kerap dilakukan Budi Waseso dan anak buahnya untuk mengungkap kasus korupsi. “Saya lihat, yang digeledah itu bekingnya kuat.”

Hal senada diungkap oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi. Menurutnya, pencopotan Buwas sebagai Kabareskrim tersebut berawal saat Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan perlunya penegakan hukum yang tidak gaduh.

“Namun sayangnya, pernyataan itu pada akhirnya berujung pencopotan Buwas yang bisa dipandang sebagai bentuk resistensi terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi.”

Menurutnya, keluarnya telegram rahasia No. 1847 tentang pencopotan Buwas membuktikan adanya posisi yang terganggu dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Bareskrim. “Ini menguatkan dugaan tentang keterkaitan dengan pengungkapan kasus Pelindo II dan Pertamina.”

Dengan demikian, dugaan publik yang menilai pencopotan Buwas terkait dengan PT Pelindo II dan Pertamina Foundation tidak sepenuhnya salah. “Ini sangat mungkin terjadi. Tidak masuk akan, penegak hukum dicopot saat menangani kasus.”

Kendati demikian, jelasnya, Komisi III DPR sangat menghormati keputusan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) yang mengadakan rotasi perwira tinggi secara mendadak. “Itu memang wewenang wanjakti. Dan kami yakin, Wanjakti telah bekerja secara professional dalam penataan SDM di internal Polri,” katanya.

Sejak dilantik pada 15 Januari 2015 menggantikan Komjen Pol. Suhardi Alius, Budi Waseso yang akrab disapa Buwas memang getol mengungkap kasus korupsi. Beberapa kasus itu antara lain dugaan korupsi penjualan kondensat yang melibatkan BP Migas dan PT Trans Pacific Petrochemichal Indotama (TPPI), kasus dugaan korupsi UPS di DKI Jakarta, dan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 crane di pelabuhan.

Namun, Budi Waseso juga mengundang kontroversi dengan menyeret komisioner KPK non aktig Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan kesaksian palsu, serta kasus dugaan pemalsuan identitas yang melibatkan Ketua KPK Abraham Samad.

Kendati demikian, dari kasus tersebut hanya sedikit yang berkasnya dinyatakan sempurna oleh kejasaan. Atas dasar itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai kinerja Buwas memang kurang bagus. “Karena belum banyak pemberkasan kasus yang dinyatakan sempurna.”