Naik Lagi, Utang Luar Negeri RI Kini Rp6.000 Triliun

Solopos.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III 2021 sebesar USD423,1 miliar atau setara Rp6.000 triliun. Posisi utang luar negeri itu naik 3,7% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, peningkatan utang luar negeri ini karena peningkatan pertumbuhan utang luar negeri sektor publik dan sektor swasta.

Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar

Ia memaparkan, posisi utang luar negeri pemerintah sebesar USD205,5 miliar atau tumbuh 4,1%. Perkembangan tersebut disebabkan pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman.

“Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia,” ujar Erwin dalam keterangannya yang dikutip Suara.com, Senin (15/11/2021).

Sedangkan, tutur Erwin, utang luar negeri Bank Sentral pada kuartal III mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang.

Baca Juga: Masih Ngemplang Rp2 Triliun, Satgas BLBI Buru Aset Lain Tommy Soeharto 

Dibandingkan kuartal II 2021, posisi ULN Bank Sentral pada kuartal III 2021 mengalami peningkatan sebesar USD 6,3 miliar menjadi USD 9,1 miliar terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR).

Pada Agustus 2021 IMF mendistribusikan tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, yang ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang.

Alokasi SDR dari IMF ini adalah kategori khusus dan tidak dikategorikan pinjaman dari IMF karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan.

Sementara, posisi utang luar negeri swasta meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. ULN swasta kuartal III 2021 tumbuh sebesar 0,2% (yoy), setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3% (yoy).

“Pertumbuhan utang luar negeri swasta tersebut disebabkan oleh pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,0% (yoy), melambat dari 1,6% (yoy) pada kuartal II 2021,” kata Erwin.

Baca Juga: Alamak! Utang Luar Negeri Indonesia Terbesar ke-7 Dunia, Siapa yang Bayar? 

Namun Erwin memastikan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,0%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 37,5%.

“Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2% dari total utang luar negeri,” pungkas Erwin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keuangan negara sebagai salah satu pondasi penting dalam menghadapi situasi seperti pandemi Covid-19. Hal ini lantaran akibat Covid-19, belanja negara melonjak tajam.

Bersamaan dengan itu, pendapatan negara justru anjlok karena pembayar pajak kehilangan pemasukan mereka.

“Kalau penerimaan kurang untuk membiayai belanja yang begitu banyak, berarti kita ada defisit atau kurang, maka kekurangannya dibiayai pakai utang. Utangnya berapa dan dari mana saja, itu semua dibahas dengan DPR sebagai wakil rakyat. Jadi kita sebelum membuat utang secara tidak langsung menyampaikan ke rakyat melalui wakil-wakil tersebut,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (9/11/2021).

Karena Bansos

Pemerintah, kata dia, terus mengupayakan berbagai bantuan sosial seperti bansos uang tunai, sembako hingga BLT dana Desa bagi seluruh masyarakat yang sangat terdampak Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah hingga para pelajar dan guru agar tetap bsia menjalankan kegiatan belajar mengajar jarak jauh dengan memberikan subsidi kuota internet.

Ditambah lagi, pemerintah juga memberikan diskon listrik hingga 100% untuk rumah dengan daya listrik 450 VA, serta 900 VA.

Keuangan negara diharapkan bisa memberi bantuan masyarakat yang terkena positif Covid-19 dan di rawat di rumah sakit dengan membiayai semua perawatannya hingga sembuh.