Solopos.com, SOLO – Eksistensi dan kerja pasukan siber untuk kepentingan propaganda dan kepentingan politik nyata adanya. Ada efek buruk dari penggunaan pasukan siber untuk kepentingan propaganda politik dan kebijakan pemerintah. Efek itu adalah ancaman serius bagi demokrasi.
Ketika pemerintah bersama DPR berusaha memangkas kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), media sosial dibanjiri pesan yang menyatakan KPK telah menjadi sarang ekstremis. Ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan memprotes penyusunan dan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, Twitter dipadati pesan yang mengeluhkan demonstran anarkistis.
Sudah Langganan ? Login
Lanjutkan Membaca...
Silakan berlangganan untuk membaca artikel ini dan dapatkan berbagai konten menarik di Espos Plus.
