Solopos.com, SUKOHARJO—Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Sukoharjo kian ganas. Selama periode Januari-April 2024, total jumlah penderita DBD sebanyak 280 orang dan tujuh penderita di antaranya  meninggal dunia.

Penyakit DBD menjadi atensi serius pemerintah daerah lantaran tingginya kasus penyakit menular itu sejak dua-tiga bulan terakhir. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo terus berupaya melakukan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan penyakit DBD.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Tidak hanya kalangan anak-anak, virus dengue yang ditularkan lewat gigitan nyamuk aedes aegypti juga menjangkiti remaja dan orang dewasa. Mereka mengalami gejala seperti demam tinggi, mual, dan muntah serta nyeri otot dan persendian.

“Selama periode Januari-April, ada 280 kasus DBD di Sukoharjo. Tujuh penderita DBD meninggal dunia,” kata Kepala DKK Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu, Jumat (10/5/2024).

Tuti, sapaan, akrabnya, ketujuh penderita DBD yang meninggal dunia berasal dari Kecamatan Sukoharjo, Tawangsari, Nguter, Mojolaban, Bulu, dan Weru. Sebagian besar penderita DBD yang meninggal dunia merupakan anak-anak.

Dia mencatat kasus DBD hampir merata muncul di setiap kecamatan di Kabupaten Jamu. “Kasus DBD paling banyak di wilayah Weru, yakni 78 kasus dengan dua penderita meninggal dunia. Kemudian, disusul Tawangsari dengan 51 kasus dan satu penderita meninggal dunia,” ujar dia.

Lebih jauh, DKK Sukoharjo telah berkoordinasi dengan puskesmas di setiap kecamatan untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di wilayahnya masing-masing.

Gerakan PSN dinilai paling efektif dalam mencegah penularan penyakit DBD dengan membasmi telur nyamuk.di lingkungan rumah, sekolah dan pabrik. Masyarakat diberdayakan  menjadi kader kesehatan untuk membersihkan telur-telur nyamuk di lingkungan rumahnya masing-masing.

Petugas juru pemantau jentik (jumantik) di setiap desa/kelurahan juga dioptimalkan untuk mencegah merebaknya DBD.

“Paling efektif mengintensifkan gerakan PSN untuk membasmi jentik-jentik nyamuk. Paling tidak di lingkungan tempat tinggal. Bak mandi dibersihkan secara rutin. Selokan air di sekitar rumah juga dibersihkan,” ujar dia.

Sebelumnya, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani juga menaruh perhatian terhadap perkembangan kasus DBD di Sukoharjo. Etik mendorong agar masyarakat diberdayakan menjadi kader kesehatan untuk membersihkan jentik-jentik nyamuk di lingkungan rumahnya masing-masing.

Warga bisa membersihkan bak mandi, perabotan rumah tangga di halaman rumah maupun selokan air yang mampat sehingga menimbulkan genangan air.

Bila genangan air di area rumah tidak dibersihkan berpotensi menjadi tempat bertelurnya nyamuk. “Jangan lupa juga pola hidup bersih dan sehat (PHBS) bisa diterapkan saat beraktivitas sehari-hari. Ini juga penting untuk mencegah agar tidak menderita sakit,” urai dia.

Solopos.com, SOLO — Harga daging ayam di Kota Solo terus meroket hingga mencapai Rp40.000/kilogram (kg). Kenaikan harga daging ayam telah terjadi sejak sepekan lalu.

Kepala Pasar Legi Solo, Nur Rahmadi menguraikan per sejak Senin-Rabu (6-8/5/2024), harga daging ayam dibanderol seharga Rp40.000/kg dan telur ayam ras turun dari Rp29.000/kg menjadi Rp28.500/kg.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Padahal pekan lalu, harga daging masih dibanderol dengan harga Rp37.000/kg dan telur ayam ras seharga Rp27.000.kg. Nur menguraikan harga daging ayam sempat di angka Rp35.000/kg pada akhir April 2024.

“Ya [daging ayam] semingguan ini memang naik,” terang Nur, saat dihubungi Solopos.com, pada Kamis (9/5/2024).

Lebih lanjut Nur menguraikan saat ini harga cabai merah besar sebesar Rp40.000/kg, cabai merah keriting sebesar Rp35.000/kg, cabai rawit merah sebesar Rp18.000/kg, dan cabai rawit hijau Rp18.000/kg.

Beberapa jenis cabai mengalami penurunan harga dibandingkan akhir April 2024 lalu. Sebelumnya, harga cabai merah besar sebesar Rp55.000/kg, cabai merah keriting sebesar Rp42.000/kg, cabai rawit merah sebesar Rp22.000/kg, dan cabai rawit hijau Rp13.000/kg.

Kepala Pasar Nusukan Solo, Giyarto mengatakan saat ini daging ayam dibanderol dengan harga Rp38.000/kg sedangkan harga telur ayam ras seharga Rp29.000. Untuk harga cabai merah besar sebesar Rp40.000/kg, cabai merah keriting sebesar Rp40.000/kg, cabai rawit merah sebesar Rp20.000/kg, dan cabai rawit hijau seharga Rp20.000/kg.

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah (Jateng) membeberkan pemicu kenaikan harga daging ayam tersebut. Ketua Pinsar Jateng, Parjuni menjelaskan memang ada kekosongan stok di kandang peternak seusai Lebaran lalu.

“Kenaikan harga daging ayam ini memang karena waktu sebelum Lebaran kandang yang kosong, jadi isinya berkurang 25% hingga 30% dari kondisi normal. Panen hingga minggu depan posisi masih kosong, jadi stok berkurang dan harganya naik,” terang Parjuni.

Harga daging ayam akan konsisten tinggi hingga pekan depan dan akan mulai turun mulai 20 Mei 2024. Saat Lebaran, banyak peternak yang tidak menetaskan telur secara rutin, mereka hanya menetaskan telur ketika ada pesanan. Hal inilah yang membuat stok daging ayam berkurang dan memicu kenaikan harga di pasar.

Solopos.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan ide yang bagus.

“Saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus,” kata Zulhas saat ditemui usai Workshop dan Rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5/2024) malam.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Menurut Zulhas, Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai tantangan yang dimiliki, sehingga penambahan nomenklatur merupakan hal yang bagus. Namun begitu, dia menyebut ditambah atau tidaknya kementerian merupakan hak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.

“Itu haknya presiden terpilih, ya. Tetapi negara Indonesia yang besar, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih, dan segala masalah yang ada; kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus,” ucapnya seperti dilansir Antaranews.

Sementara itu, mengenai kader PAN yang siap untuk masuk ke dalam kabinet mendatang, Zulhas mengakui sudah ada beberapa nama. Dia menyebut nama Yandri Susanto, Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Saleh Partaonan Daulay.

“Ada Yandri, ada Pak Asman, ada Eddy Soeparno, ya, kan … ada Pak Saleh Daulay, banyak ya,” kata dia.

Namun, dia menyerahkan pengisian posisi menteri itu sepenuhnya kepada presiden terpilih. “Bahwa nanti soal menteri itu hak penuhnya prerogatif presiden terpilih, terserah kepada beliau. Kalau kader PAN kan banyak yang hebat-hebat,” ujarnya.

Adapun Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, ketika memimpin doa di awal acara rakornas tersebut, mengatakan bahwa PAN merupakan partai yang paling setia, loyal, teguh, dan konsisten untuk mendukung Prabowo Subianto agar menjadi Presiden RI.

Saleh mengatakan pihaknya meyakini Prabowo telah berencana untuk memberikan beberapa posisi di kabinet mendatang bagi kader PAN. Namun, PAN berdoa agar Prabowo memberikan lebih banyak posisi dari yang diperkirakan.

“Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini,” kata Saleh.

Tidak Efektif

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai isu penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan membuat pemerintahan menjadi gemuk sehingga tidak efektif.

“Menurut saya enggak tepat karena kan pemerintahan menjadi gemuk, jadi nanti malah tidak efektif,” kata Trubus saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Menurut dia, ketimbang ditambah, jumlah kementerian yang ada saat ini justru sebaiknya dirampingkan.

“Harusnya menurut saya lebih baik dirampingkan, misalnya Kementerian Perdagangan itu dijadikan dengan Kementerian Perindustrian. Jadi itu harusnya dirampingkan,” ujarnya.

Ataupun, lanjut dia, merampingkan badan atau lembaga negara yang memiliki kewenangan sejenis di bawah satu induk kementerian.

“Ada kementerian lembaga-lembaga yang tidak produktif secara langsung kaitan dengan masyarakat itu dijadikan satu. Misalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) itu digabungkan saja kan ada dua lembaga; Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kan sama itu, itu dijadikan satu,” katanya.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan pada penggabungan Badan Pertanahan Negara (BPN) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sehingga menjadi Kementerian ATR/BPN.

Dia pun mengingatkan apabila ada penambahan nomenklatur kementerian maka harus ada pula kementerian yang dilikuidasi, sebab jumlah kementerian lebih dari 34 akan menyebabkan pemborosan anggaran negara.

“Menurut saya terlalu banyak, jadi kalau pun mau nambah harus ada yang dilikuidasi. Jadi nanti jumlahnya sehingga enggak lebih dari 34. Kalau sampai 40 jadi kebanyakan, kegemukan, nanti pemborosan anggaran,” kata dia.

Sebelumnya, isu penambahan nomenklatur kementerian di Indonesia direspons sebagai suatu yang baik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja.

“Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar,” ujarnya.

Dia pun menepis penilaian pengembangan jumlah kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik.