Revisi Sistem Penyuluhan Pertanian, DPD RI Jaring Aspirasi ke UNS

UNS dipilih sebagai salah satu lokasi seminar karena dinilai memiliki sumber daya manusia (SDM) di bidang penyuluhan pertanian yang diperhitungkan di tingkat nasional.

 Seminar daring dan luring Sistem Penyuluhan Pertanian digelar DPD RI bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UNS Solo, Selasa (4/5/2021). (Istimewa/FP UNS)

SOLOPOS.COM - Seminar daring dan luring Sistem Penyuluhan Pertanian digelar DPD RI bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UNS Solo, Selasa (4/5/2021). (Istimewa/FP UNS)

Solopos.com, SOLO--Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjaring aspirasi terkait revisi Undang Undang Penyuluhan ke Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (4/5). UNS dipilih sebagai salah satu lokasi seminar karena dinilai memiliki sumber daya manusia (SDM) di bidang penyuluhan pertanian yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Seminar bertajuk Seminar Penelitian Empiris dalam Rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian tersebut digelar secara luring dan daring. Hadir sebagai pembicara di antaranya  Prof. Sumardjo, Guru Besar Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional sejak 2005 hingga sekarang.

Selain itu Ir. Mulyono Machmur, MS, Ketua Dewan Pembina Perhiptani dan Waketum HKTI Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Kemudian, Kepala Prodi S3 Penyuluhan Pembangunan UNS, Dr. Sapja, dan  Dr. Eny Lestari, dosen di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UNS.

Pejabat dan ASN Dilarang Open House saat Lebaran

“Tujuan seminar ini adalah mencari solusi alternatif sistem penyuluhan pertanian di Indonesia,” ujar anggota Komite 2 DPD RI, Dra. Mediana, MH, seperti dalam siaran pers kepada Solopos.com, Selasa (4/5/2021).

Dalam seminar yang dipandu oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kerja Sama Bisnis, dan Informasi FP UNS, Dr. Agung Wibowo, tersebut, Prof. Sumardjo secara daring menyampaikan berbagai permasalahan penyuluhan di Indonesia. Berbagai masalah itu muncul sebagai implementasi Sistem Penyuluhan Pertanian Pasca UU No. 23 Th 2014.

Permasalahan tersebut yakni terkait ketenagaan berupa kelemahan kualitas dan kuantitas, terkait kelembagaan yaitu kelemahan legitimasi dan komitmen pimpinan daerah, serta konsistensi dengan perundangan soal urusan wajib versus urusan pilihan.

Dipecat Tottenham, Mourinho Berlabuh di AS Roma

 

Peran Kepemimpinan

Kemudian kelemahan koordinasi lintas sektor terkait, lemahnya komitmen pemerintah daerah tentang penyuluhan karena lebih terbebani tugas di luar mendidik (penyelenggaraan), dan kelemahan komitmen pemda terhadap penyuluhan karena pertanian sebagai urusan pilihan, padahal juga menyangkut pangan yang merupakan urusan wajib (pembiayaan).

“Soal sarana dan prasarana berupa kelemahan dalam kecukupan atau kotratani, kelemahan materi yaitu kelemahan ketersediaan, kesesuaian, keaktualan, aplikasi cyber extension [berparadigma kafetaria penyuluhan], kelemahan orientasi petani yang pragmatis, dan kedelapan berupa kelemahan koordinasi lintas sektor horizontal dan vertikal,” papar Prof. Sumardjo.

Pembicara kedua, Ir. Mulyono Machmur, MS, menekankan pentingnya peran kepemimpinan formal seperti gubernur dan bupati dalam menciptakan dan memelihara koordinasi dan harmonisasi hubungan kerja antara lembaga penyuluhan dengan dinas atau lembaga terkait di berbagai tingkatan.

Chelsea vs Real Madrid: Los Blancos Melawan Kutukan

“Pentingnya pemahaman konsep dasar penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perlunya ditempatkan tenaga administrasi di BPP/BPK sehingga para penyuluh lebih fokus pada tupoksinya,” ujar Mulyono.

Dr. Sapja dalam seminar ini menyampaikan hasil penelitiannya soal penguatan sistem penyuluhan pertanian  lewat revisi UU SP3K dengan perspektif yang lebih luas melibatkan stakeholder yang bersifat inklusif. Menurut dia, perlu perbaikan dan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian melalui peningkatan koordinasi antarsubsektor dari tingkat pusat-daerah.

"Kemudian peningkatan profesionalisme penyuluh, baik pemerintah, swasta, maupun swadaya, dan  mengoptimalkan peran penyuluh swadaya dengan disertai peningkatan kompetensi dan pengembangan kelembagaannya (posluhdes)," kata Dr. Sapja.

Format Liga 2: Home Tournament 4 Grup, Durasi 6 Bulan

 

Buku Karya Dosen

Sedangkan Dr. Eny Lestari, lebih menekankan pada kompetensi penyuluh di era revolusi industri 4,0.

“Penyuluh merupakan ujung tombak dalam pembangunan pertanian, sehingga keberadaan kelembagaan penyuluh di setiap daerah sangat penting dan strategis sehingga perlu kelembagan yang strategis juga,” ujar Dekan FP UNS, Prof. Samanhudi, saat memberikan sambutan.

Kepala Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian FP UNS, Dr. Suminah, mengatakan seminar ditutup dengan penyampaian buku karya salah satu dosen di prodinya yakni Dr. Agung Wibowo kepada Dra. Mediana, MH. Buku tersebut berjudul Penyuluhan Pertanian: Dilema dan Problematika di Berbagai Wilayah di Indonesia.


Berita Terkait

Berita Terkini

Profil Denny Caknan, Penyanyi & Pencipta Lagu dari Ngawi Yang Ngefans Didi Kempot

Berikut profil Denny Caknan, Penyanyi sekaligus pencipta lagu pop Jawa dengan lirik bermakna patah hati yang terinspirasi dari Didi Kempot.

Ketika Swab Test di Buleleng Berakhir Ricuh, Dandim Mengaku Dipukul, TNI Hajar Warga

Video anggota TNI memukuli warga Buleleng, Bali, viral di media sosial. Insiden itu kabarnya dipicu pemukulan kepala Dandim, namun dibantah warga.

Wadidaww, Penyaluran Bansos Bakal Dipantau Pakai Satelit?

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut dengan bantuan satelit Kemensos bisa mengecek langsung kondisi penerima bansos. Kemensos dapat mengetahui posisi dan kondisi rumah.

Vaksin Nusantara Diminati Turki, Siap Impor 5,2 Juta Dosis

Vaksin Nusantara besutan mantan Menyeri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, ternyata sudah mencuri hati negara lain.

Hore, Data Penerima Bantuan Subsidi Upah Diusulkan Tambah 1,5 Juta Pekerja

Sebanyak 1,5 juta data pekerja peserta diusulkan BPJS Ketenagakerjaan menerima bantuan subsidi upah atau BSU tahap III.

Meski Kemarau Basah, 24 Desa di Jateng Dilanda Kekeringan

Sebanyak 24 desa yang mengalami kekeringan berada di 7 kabupaten di Jateng.

Rusunawa Semanggi Solo Bakal Dirobohkan, Penghuni Meminta Solusi

Warga keberatan jika harus menyewa kos maupun kontrak rumah

Mendikbud Ristek Keluhkan 12 Daerah Belum Izinkan PTM Termasuk Jateng, Ganjar Bilang Ini

Jateng menjadi salah satu dari 12 wilayah yang dikeluhkan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, karena belum bolehkan PTM digelar.

Ini 3 Strategi Pemerintah Agar Masyarakat Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan, namun juga menyiapkan strategi agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.

10 Berita Terpopuler : Semburan Gas Rawa Sragen - Jl RM Said Wonogiri Ditutup Saat Malam

Ulasan tentang semburan gas rawa di Sragen hingga penutupan jalan di Wonogiri masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Solopos Hari Ini: PPKM Turun Bertahap

Presiden Jokowi memperpanjang PPKM dengan penurunan level hingga 30 Agustus. Topik ini menjadi berita utama dalam Koran Solopos hari ini, Selasa (24/8/2021).

Logika Waktu Pendek

Revolusi industri 4.0 menjanjikan banyak kemajuan sekaligus menjanjikan banyak ancaman pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik.

Dipicu Kepala Dandim Dipukul, Anggota TNI Hajar Pemuda Buleleng

Pihaknya mengaku bakal membicarakannya terlebih dahulu dengan berbagai tokoh masyarakat.

Viral, Bupati Banjarnegara Sebut Menteri Luhut Penjahit

Video itu saat pembagian jaring pengaman sosial di Desa Bawang, Kabupaten Banjarnegara pada Sabtu (21/8/2021).

Ciaaaat... Perguruan Silat Digandeng untuk Operasi Kerumunan

Sasaran yang ditertibkan adalah masyarakat yang berkerumun tanpa mematuhi protokol kesehatan.