SOLOPOS.COM - Koran Solopos edisi hari ini, Kamis (5/8/2021). (dok)

Solopos.com, SOLOKoran Solopos edisi hari ini, Kamis (5/8/2021), mengulas tentang percepatan program vaksinasi Covid-19 yang mengalami hambatan dalam berita utama berjudul Stok Vaksin Menipis.

Hambatan ini bukan karena kinerja pemerintah daerah atau respons masyarakat, melainkan stok di daerah yang kian menipis.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Kendala stok itu juga bermunculan di daerah-daerah di Jawa Tengah (Jateng). Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman resmi hingga Rabu (4/8/2021) pukul 18.00 WIB, persentase realisasi vaksinasi dosis Jateng menjadi nomor 2 terendah di Jawa.

Realisasi vaksinasi dosis di Jateng baru mencapai 18,24% dari target atau di bawah realisasi nasional 23,23%. Angka ini jauh di bawah DKI Jakarta (94,32 %), Bali (90,35%), Kepulauan Riau (65,59%), dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY (41,46%). Sedangkan realisasi vaksinasi dosis II di Jateng baru 10,2%. Sangat timpang dengan DKI Jakarta yang sudah mencapai 35,55%.

Baca Juga: Penyuka Sesama Jenis, Anggota TNI Dipecat

Berikut cuplikan berita lain di Koran Solopos hari ini:

Wacana Pemotongan Tukin untuk Publik

SOLO-Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mewacanakan kebijakan memotong tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan tetap (TPP) aparatur sipil negara (ASN). Hal itu dilakukan guna menutup defisit anggaran senilai Rp92 miliar.

TPP tersebut rencananya dipotong 30% dan nilainya berbeda-beda, menyesuaikan kinerja, fungsi, maupun golongan ASN. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna 1 Raperda tentang Perubahan APBD Solo 2021 pada Selasa (27/7/2021).

Dijumpai Senin (2/8/2021), Gibran menyebut alasan pemotongan adalah banyaknya anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. “Ini kan masa darurat, saya harus mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19. Jadi, penanganan untuk masa masa darurat,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani, mengatakan tukin atau TPP adalah insentif yang nilainya menyesuaikan kemampuan daerah. “Angkanya belum pasti, masih dibicarakan. Bisa saja dipotong, bisa juga tidak. Karena kami akan menghitung kan. Kalau refocusing anggaran, kemudian dipotong, ya enggak masalah. Itu kan masuk belanja pegawai, belanja honor ya, bukan belanja gaji, karena insentif dan dialihkan untuk kepentingan publik. Masyarakat membutuhkan, ya kenapa itu jadi masalah,” kata Ahyani, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Kepala Daerah Tidak Boleh Baper Ketika Dikritik di Media Sosial

Layanan Gratis Derek Mobil dari Dishub Solo

SOLO-Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo memiliki dua mobil derek dengan spesifikasi berbeda. Selain pelayanan derek gratis, dua mobil Dishub juga sering digunakan untuk fungsi lain.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perparkiran Dishub Solo, Henry Satya Nagara, kepada wartawan, Rabu (4/8/2021). Henry mengatakan layanan gratis derek membuat antusiasme warga sangat tinggi dalam memanfaatkan pelayanan itu. Mobil derek tidak hanya digunakan untuk menderek mobil macet, tetapi juga berfungsi dalam penindakan perparkiran.

“Biasanya ikut operasi parkir, kalau ada mobil parkir di rel Jl. Slamet Riyadi kan tidak memungkinkan untuk digembok. Jadi harus diderek agar kereta api dapat melintas,” papar dia.

Berbagai berita pilihan yang dimuat di Koran Solopos Hari Ini bisa Anda simak di Espos Premium.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya