Wah, 54 Raja dari Seluruh Indonesia Bakal Berkumpul di Sumedang

Presiden Jokowi direncanakan membuka Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) di Keraton Sumedang Larang.

 Kirab Keraton Sumedang Larang. (sumedangkab.go.id)

SOLOPOS.COM - Kirab Keraton Sumedang Larang. (sumedangkab.go.id)

Solopos.com, SUMEDANG — Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akan jadi tuan rumah Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) 2021. Acara ini akan dihadiri raja dan permaisuri dari 54 kerajaan di Nusantara.

Acara ini akan digelar di Keraton Sumedang Larang pada 28-30 September 2021 mendatang. Rencananya, acara ini akan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak seperti sebelumnya, pada FAKN kali ini hanya akan mengglar acara pokok salah satunya Musyawarah Madya (Raja-raja Nusantara).

Rd. Oni Doni Setiadikusumah, Wakil Ketua 3 FAKN I Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)-Karaton Sumedang Larang menyebutkan acara yang akan dilangsungkan dalam pagelaran FAKN I di antaranya Royal Dinner, Opening Ceremony, Musyawah Madya dan penutupan.

“Acara FAKN kali ini hanya akan menyelenggarakan acara inti saja,” kata Doni, Jumat (24/9/2021), seperti dilansir detik.com.

Baca Juga: Istri Raja Solo Paku Buwono XII Tutup Usia di Usia 93 Tahun

Adapun pada sesi acara Musyawarah Madya, kata Doni, acaranya berupa pembahasan seputar keorganisasian MAKN selaku pihak penyelenggara FAKN selama ini.

“Jadi di Musyawarah Madya membahas permasalahan-permasalahan internal terus membahas tuan rumah selanjutnya penyelenggara FAKN,” katanya.

Sebagai informasi, FAKN adalah sebuah agenda tahunan yang diikuti hampir seluruh kerajaan atau keraton yang masih eksis di Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang berpartisipasi, menampilkan pakaian adat, pusaka, dan berbagai perangkat kerajaan lainnya, juga pameran seni dan budaya.

Selain itu, lanjut Doni, dalam Musyawarah Madya juga akan dibahas menyangkut isu-isu nasional kaitannya dengan persoalan budaya di masing-masing daerah.

Adapun menyangkut tentang persoalan lainnya, seperti tentang kondisi bangsa Indonesia di tengah pandemi Covid-19, dikatakan Doni, pihak panitia sejauh ini masih belum tahu lantaran acara musyawarahnya bersifat tertutup.

Baca Juga: Dipanggil KPK Hari Ini, Azis Syamsuddin Bakal Ditangkap di Jumat Keramat?

“Untuk itu kami belum bisa kasih informasi karena memang itu pembahasannya agak tertutup, mungkin setelah musyawarah ada kesepakatan, akan ada statement atau hasil dari musyawarah itu sendiri, karena panitia juga belum tahu kalau ada pembahasan lainnya, kalau pembahasan biasanya seperti itu,” ujarnya.

FAKN I sendiri akan digelar secara berbeda mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Selain hanya dihadiri oleh Raja dan Permaisuri masing-masing kerajaan saja, pihak panitia pun terpaksa menghapus beberapa rangkai acara, salah satunya pagelaran kirab yang biasanya melibatkan ratusan bahkan ribuan orang.

Selama tiga hari, FAKN I akan digelar dari mulai tanggal 28 September sampai 30 September 2021 bertempat di Keraton Sumedang Larang, yang juga menjadi Museum Prabu Geusan Ulun di Regol Wetan, Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat.


Berita Terkait

Berita Terkini

LAB 45: Pendukung Jokowi di 2019 Menjelma jadi Buzzer Pemerintah

Akun-akun media sosial pendukung Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 menjelma menjadi buzzer pendukung pemerintah.

Dituding Tiduri Anak Tersangka, Kapolsek Cabul Dicopot!

Tak hanya dicopot, Kapolsek I Dewa Gede juga terancam masuk penjara atas perbuatan tercela yang dituduhkan kepadanya.

Gawat, Gletser Afrika Mencair Picu Banjir dan Panas Ekstrem

Gletser di sebelah timur Afrika yang diperkirakan lenyap dalam dua dekade dapat menimbulkan ancaman kekeringan, banjir, dan suhu panas ekstrem.

Angka Kesembuhan Covid-19 Tembus 4.075.011 orang

Penambahan angka kesembuhan harian meningkatkan angka kumulatif kesembuhan Covid-19 menembus 4.075.011 orang atau 96,2%.

MotoGP Mandalika Kemungkinan Bersamaan dengan Tradisi Bau Nyale

Perhelatan MotoGP pada 22 Maret 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit kemungkinan dilaksanakan bersamaan dengan tradisi Bau Nyale atau tradisi menangkap cacing laut.

Mengkritik Pejabat Publik Bukanlah Pencemaran Nama baik

Riset ekonomi-politik tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak saja. Riset demikian boleh dan bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh kalangan organisasi masyarakat sipil.

Umat Lintas Agama Minta Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim

Faiths for Climate Justice adalah gerakan mobilisasi global umat beragama yang diorganisasi GreenFaith International Network, aliansi multi-agama dari berbagai organisasi keagamaan akar rumput di Afrika, Amerika, Asia, Australia, dan Eropa.

Jakarta & Surabaya Masuk Daftar Kota Rawan Tenggelam di Dunia

Jakarta dan Surabaya termasuk dalam 21 kota di dunia yang paling rawan tenggelam.

Terlanjur Basah Terjebak Pinjol Ilegal, Bisa Apa?

Cakupan UU saat ini terlalu luas dan memiliki celah hukum yang sering dimanfaatkan penyedia jasa illegal untuk menjalankan praktik jasa layanan pinjol dan menjebak masyarakat.

Mahasiswa UIN R.M. Said Belajar Konvergensi Media di Solopos

Sebanyak 125 mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN R.M. Said Surakarta mengadakan wisata literasi tentang konvergesi media di Harian Umum Solopos

Jebakan Pinjaman Online Meresahkan Pelaku UMKM

Praktik pinjaman yang menjebak bukan hanya dilakukan pinjaman online ilegal, tapi juga oleh sebagian fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan.

10 Berita Terpopuler: Mustakim Lari Salatiga-Klaten, Klaster PTM Solo

Kabar tentang Khoirudin Mustakim, yang berlari sekitar 58 kilometer (km) dari Salatiga hingga rumahnya di Klaten menjadi berita terpopuler di Solopos.com.

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Dua Pekan, 9 Daerah Level 1

Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level di Jawa-Bali hingga dua pekan ke depan.

Sst.. Ada Jembatan 'Siluman' di Cianjur, Ini Penampakannya

Jembatan Leuwi Dahu di Kampung Cibitung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dijuluki sebagai jembatan 'siluman'.

Aturan Baru PPKM Cek, Berlaku Mulai Hari Ini!

Pemerintah menyesuaikan beberapa aturan terkait PPKM brlevel yang diterapkan di Jawa-Bali untuk menekan laju persebaran Covid-19.